AMSUB Tuntut Bubarkan ‘Bayi Koperasi Indonesia Power” Pengambil Alih Pekerjaan

Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) menuntut dibubarkannya PSS yang diduga perusahaan di bawah koperasi yang merupakan perusahaan kaki tangan pejabat IP, di Pangkalan Susu Langkat dengan memonopoli pekerjaan yang diindikasi merugikan negara milyaran rupiah dan sudah berlangsung bertahun-tahun.

Jakarta, Akuratnews.com - Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) menggelar aksi di depan kantor PT Indonesia Power (IP) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (10/2).

Aksi mereka ini dengan membawa beragam tuntutan terkait indikasi membangun kekuatan dalam menciptakan perusahaan perseroan.

AMSUB meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai Kementerian yang menaungi perusahaan-perusahaan plat merah, atas dasar dugaan telah melahirkan koperasi seperti KOJAKA, PSS, ISS,GPM dan Rusa Mas yang selama ini mengambil alih atau diberi pekerjaan dibidang jasa seperti rental-rental mobil yang seharusnya itu tidak boleh.

“AMSUB menilai adanya indikasi perusahaan perseroan PT Indonesia Power membangun kekuatan, menciptakan perusahaan perseroan  Pangkalan Susu Sejahtera (PSS), Garuda Power Mandiri (GPM), ISS, KOJAKA serta Rusa Mas untuk bersama-sama memonopoli semua pekerjaan yang berada di kawasan PLTU Pangkalan Susu,” ungkap pimpinan aksi AMSUB Joshua Pakpahan.

Bahkan, AMSUB meminta kepada KPK untuk segera turun ke PLTU Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dalam rangka memeriksa semua kegiatan pekerjaan yang ada di PLTU karena diduga adanya kejanggalan dan korupsi serta Mark Up besar-besaran.

“AMSUB melihat adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi tentang pekerjaan DOM oleh PT Horas sebesar 140 Miliyar dalam pengawasan IP, namun pekerjaan itu roboh sebelum habis masa pemeliharaan, juga ada  tumpukkan batubara yang tidak terpakai sehingga merugikan Negara,” imbuhnya.

Selain itu juga, AMSUB menduga PSS adalah vendor yang setara dengan vendor-vendor local yang selama ini diduga memonopoli pekerjaan di Perusahaan IP dan mendapatkan fasilitas berkantor  di IP.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga