OPINI

Ancaman 5 Tahun Penjara, Perlukah Revisi Pasal Penistaan Agama?

Ilustrasi - Perlukah Revisi Pasal Penistaan Agama?
Ilustrasi - Perlukah Revisi Pasal Penistaan Agama?

AKURATNEWS - Hukum penistaan agama adalah hukum yang mengatur terhadap tindakan penghinaan, penghujatan dan ketidaksopanan terhadap tokoh suci, artefak agama dan keyakinan suatu agama.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan hukum penistaan agama atau Blasphemy Law.

Negara ini berada pada peringkat ke 21 sebagai negara pemberi hukuman penistaan agama terberat (USCIRF), yaitu ancaman hingga 5 tahun penjara yang diatur dalam Pasal 156A KUHP. Berdasarkan catatan Amnesti, peningkatan orang terjerat pasal ini terus meningkat setiap tahunnya.

Pasal ini hanya dipakai untuk mengadili 10 orang pada 1965-1998. Namun, pada 2005-2014 terjadi peningkatan menjadi 106 orang yang diadili oleh pasal ini (kompas).

Pasal ini sering mendapat tekanan dari dalam maupun luar negeri untuk dihilangkan. Contohnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dengan tegas menentang hukum ini karena dianggap membahayakan kebebasan fundamental termasuk kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat.

Uni Eropa dan HAM PBB juga meminta agar penerapan hukum ini tidak merusak tradisi dan toleransi pluralisme Indonesia yang selama ini telah dikagumi oleh dunia.

Selain itu, penolakan dari masyarakat Indonesia juga membuat pasal ini mendapat judical review sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2009 dan 2012 meskipun hasilnya berupa penolakkan.

Bahkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly setuju bahwa pasal tersebut harus direvisi setelah menghadiri sidang Universal Periodic Review 2017 di Jenewa, Swiss. Namun, pada kenyataannya pasal tersebut tidak juga di revisi hingga kini.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Billy G. Kencana
Editor: Redaksi

Baca Juga