oleh

Anggota DPRD Medan Drs H Hendra DS Prihatin Banyak Warga Miskin Tak Tersentuh Bantuan Pemerintah

Medan, Akuratnews.com – Ternyata masih banyak warga kota Medan yang mengaku tidak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah kendati mereka sangat miskin.

Hal tersebut terungkap saat Anggota DPRD Medan periode 2014 – 2019, dari partai Hanura, Drs H Hendra DS, menggelar sosialisasi V Tahun 2019 terkait Peraturan Daerah Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dihadiri ratusan warga di Jalan Dame Gang Mesjid Lingkungan 14 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Selasa (12/3/2019).

Dari laporan masyarakat tersebut, Hendra DS merasa sangat prihatan dan menilai Pemerintah kota (Pemko) Medan belum maksimal menangani persoalan warga miskin di kota Medan. Menurutnya, bantuan yang disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan selama ini belum tepat sasaran.

Pada kesempatan tersebut salah seorang warga jalan Dame Timbang Deli Amplas yang mengaku janda ini tidak mendapat bantuan miskin seperti BPJS, PKH dan KIP.

“Saya janda memiliki anak 4 dan seluruhnya sekolah butuh biaya dan biaya hidup sehari hari.  Saya sangat berharap bantuan dari pemerintah,” ucap warga tersebut.

Mendengar laporan warga tersebut, Hendra DS menyebutkan mungkin masih banyak warga yang belum menjadi peserta BPJS. Dia mnta agar warga bersabar karena hal itu hanya menunggu mendapat giliran.

“Warga mohon bersabar, saya akan berkoordinasi. Ke depan mudah mudahan melalui dukungan semua pihak akan dapat menyelesaikan keluhan warga, ” ujar Hendra DS yang juga caleg DPRD Medan 2019-2023 dari Hanura.

Seperti diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Selain itu, pada BAB IV Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan pada Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD.

“Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).” sebut Hendra. Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (HSP)

Loading...

Komentar

News Feed