Anggota DPRD Medan Drs H Hendra DS Prihatin Banyak Warga Miskin Tak Tersentuh Bantuan Pemerintah

Anggota DPRD Medan periode 2014 - 2019, dari partai Hanura, Drs H Hendra DS, menggelar sosialisasi V Tahun 2019 terkait Peraturan Daerah Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dihadiri ratusan warga di Kecamatan Medan Amplas, Medan, Selasa (12/3/2019).

Medan, Akuratnews.com - Ternyata masih banyak warga kota Medan yang mengaku tidak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah kendati mereka sangat miskin.

Hal tersebut
terungkap saat Anggota DPRD Medan periode 2014 - 2019, dari partai Hanura, Drs
H Hendra DS, menggelar sosialisasi V Tahun 2019 terkait Peraturan Daerah Kota
Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dihadiri ratusan warga
di Jalan Dame Gang Mesjid Lingkungan 14 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan
Amplas, Medan, Selasa (12/3/2019).

Dari laporan
masyarakat tersebut, Hendra DS merasa sangat prihatan dan menilai Pemerintah
kota (Pemko) Medan belum maksimal menangani persoalan warga miskin di kota
Medan. Menurutnya, bantuan yang disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan selama
ini belum tepat sasaran.

Pada
kesempatan tersebut salah seorang warga jalan Dame Timbang Deli Amplas yang
mengaku janda ini tidak mendapat bantuan miskin seperti BPJS, PKH dan KIP.

“Saya janda
memiliki anak 4 dan seluruhnya sekolah butuh biaya dan biaya hidup sehari
hari.  Saya sangat berharap bantuan dari pemerintah,” ucap warga tersebut.

Mendengar
laporan warga tersebut, Hendra DS menyebutkan mungkin masih banyak warga yang
belum menjadi peserta BPJS. Dia mnta agar warga bersabar karena hal itu hanya
menunggu mendapat giliran.

“Warga mohon
bersabar, saya akan berkoordinasi. Ke depan mudah mudahan melalui dukungan
semua pihak akan dapat menyelesaikan keluhan warga, ” ujar Hendra DS yang juga
caleg DPRD Medan 2019-2023 dari Hanura.

Seperti
diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga
miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Selain itu,
pada BAB IV Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga miskin mempunyai hak atas
kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan
berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik,
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak
kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan
pada Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan
bersumber dari APBD.

“Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).” sebut Hendra. Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (HSP)

Penulis:

Baca Juga