Usai Viral Pelajar Cari Sinyal di Atas Pohon

Anggota DPRD Sumut ini Minta Pemkab Simalungun Realisasikan Internet Desa

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra, Gusmiyadi
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra, Gusmiyadi

Medan, Akuratnews.com - Pemerintah pusat sempat menggaungkan program Merdeka Sinyal pada 2020 ini. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengkoreksi program 'Merdeka Sinyal 2020' dengan menghapus angka '2020', yang mana itu telah dicanangkan dan digemakan di era Menkominfo Rudiantara.

Johnny menjelaskan bahwa kondisi saat ini, yang mana itu mengacu pada ketersediaan infrastruktur telekomunikasi belum menyentuh seluruh wilayah Tanah Air. Hal itu yang menjadi alasan penghapusan angka 2020.

Sebab itulah, lantaran Indonesia masih belum betul-betul merdeka sinyal, termasuk jaringan internet di dalamnya, tak heran muncul sejumlah persoalan terutama bagi masyarakat di pelosok dan pedalaman dalam mengakses layanan internet.

Bahkan ketika para pelajar utamanya yang ada di desa terpencil harus mengikuti sistem belajar daring, persoalan itu muncul seketika. Banyak sekali pelajar di daerah pedalaman mengalami hambatan dalam mengakses jaringan internet, dimana mata pelajaran yang mereka dapat harus diakses melalui jaringan serat optik atau nirkabel tersebut.

Persoalan ini makin nyata ketika belum lama ini sejumlah siswa di Simalungun terpaksa naik ke atas pohon guna mencari sinyal.

Tak hanya itu, para pelajar tersebut harus berjalan kaki sejauh lebih kurang dua kilometer dari rumahnya di Desa Bah Pasungsang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kondisi tersebut menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Facebook Renni Rosari Sinaga pada Sabtu (1/8/2020) lalu.

Prihatin akan kondisi ini, Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra, Gusmiyadi meminta pemerintah Nagori segera merealisasikan internet desa untuk kepentingan masyarakat.

"Ini bukan hanya di Kabupaten Simalungun, tetapi banyak di daerah lain. Kebutuhan internet tersebut harus menjadi perhatian dan menjadi program pemerintah." Ujar Gusmiyadi, Selasa (11/8/2020).

Keadaan tersebut, menurutnya, juga bisa menjadi momentum membangun kesadaran perangkat desa/nagori untuk segera merealisasikan internet desa di luar kepentingan belajar.

"Sebab, masyarakat juga membutuhkan internet untuk pemasaran hasil panen mereka." Imbuhnya.

Gusmiyadi menambahkan program internet desa sudah menjadi program nasional. Untuk itu, diharapkan perangkat desa secara bijak bisa memanfaatkan Dana Desa untuk memfasilitasi kebutuhan internet sehingga masyarakat dapat mengakses dunia luar dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka.

"Bisa dijadikan peluang bisnis dengan cara bekerjasama dengan perusahaan internet service provider. Seperti penjualan voucher yang mungkin bisa lebih murah agar masyarakat dapat mengakses wifi yang dipancarkan dari BumDes atau Kantor Desa," ujar Gusmiyadi menutup.

Penulis: Redaksi

Baca Juga