oleh

Anies-Sandi Diminta Bersihkan ‘Orang Titipan’ di BUMD

Jakarta, Akuratnews.com – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diminta melaksanakan komitmen untuk wujudkan good, clean and strong government. Salah satu komitmen yaitu mengganti komisaris dan direksi BUMD yang diduga merupakan “orang titipan”

“Pelaksanaan komitmen itu antara lain dengan cara menggantikan seluruh komisaris dan direksi BUMD (yang diduga merupakan) orang titipan,” kata Pemerhati Kebijakan Pemerintah & Transparansi Anggaran, Agus Chairudin di Jakarta, Kamis (12/10/17).

Sekedar diketahui pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies-Sandi akan dilantik pada 16 Oktober mendatang.

Lebih lanjut Agus menilai pelaksanaan komitmen itu perlu direalisasikan karena didasari track record kinerja dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana tercatat bahwa para komisaris dan direksi BUMD tersebut tidak profesional entrepreneurship and profit oriented business management.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Wakil Ketua Tim Hukum & Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi, pernah melaporkan direksi PT Bank DKI atas dugaan “menjadi distributor money politic kampanye Paslon Ahok-Djarot via Kartu Jakarta Lansia”, pada Pilkada DKI 2017 silam.

Selain itu, PT Bank DKI juga diduga memberi “kemudahan kredit rumah bagi PNS DKI loyalis Paslon Ahok-Djarot”, dan setelah KPUD menetapkan paslon Anies-Sandi sebagai pemenang Pilkada, PT Bank DKI serta merta menghentikan pemberian kemudahan kredit tersebut.

Tak cukup hanya sampai di situ, Bank DKI juga diduga terlibat modus money politic yang lain yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot, yakni memberi 23 ekor sapi kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Dari pengakuan koordinator warga Luar Prov DKI terbukti bahwa sapi-sapi itu dari Ahok via Bank DKI.

Terkait pemberian Kartu Jakarta Lansia, jika mengacu pada butir 1 beserta sub poin pada Surat Edaran no. 3/SE/CORSE/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017, menimbulkan pertanyaan mengapa PT Bank DKI pada hari yang sama, yakni pada 12-13 April 2017, membiarkan terjadinya antrian lansia untuk membukakan rekening dengan hanya berbekal copy KTP dan kartu keluarga?

Ironisnya, antrian itu terjadi di Kantor Cabang Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Koja & Kantor-kantor Walikota.

“Patut diduga pelaksanaan pembukaan rekening bagi lansia di masa kampanye jelang hari pencoblosan pada 19 April 2017 sudah dipersiapkan secara “prosedural”. Alibinya berdasarkan Surat Edaran tersebut,” imbuh Agus.

Dalam LHP BPK triwulan III dan IV atas kinerja keuangan Pemanfaatan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Laporan Realisasi Penyerapan APBD TA 2016 tercatat PT Bank DKI menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) senilai Rp1,2 triliun. Ini menjadi perhatian serius karena dinilai tidak sesuai ketentuan dalam PP No 58/2005, Peraturan Menteri Keuangan, dan UU No 17/2013.

Oleh sebab itu, tegas Agus, patut diduga Oknum komisaris dan direksi PT Bank DKI melakukan abuse of power atas pemanfaatan Dana PMP di masa kampanye Pilkada DKI, dimana Kepala BPKAD Heru Budi duduk sebagai komisaris utama PT Bank DKI.

Ia menyayangkan karena hingga kini law enforcement atas laporan Tim Hukum dan Advokasi Anies-Sandi, belum terlihat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun oleh aparat hukum terkait.

Ia bahkan menganggap kalau penanganan kasus ini terkesan tidak logis, karena Tim KORSUPGAH DKI pun ternyata tak mampu mengantisipasi dugaan money politic yang dilakukan oleh oknum-oknum BUMD saat Pilkada 2017 lalu.

“Karena itu, demi kelancaran dan keberlangsungan realisasi janji Kampanye serta visi misi Anies- Sandi, sebelum melangkah jauh sebagai gubernur dan wakil gubernur pasca dilantik, akan lebih baik jika melakukan pembenahan dan pembersihan di lingkungan BUMD dengan mengganti seluruh komisaris dan direksi BUMD,” tegas Agus lagi.

Pembersihan itu, lanjutnya, dapat dilanjutkan dengan mengganti pejabat-pekabat Eselon II-IV di lingkungan Pemprov DKI, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas dan kapabilitas PNS, berdasarkan pemahaman dan penguasaan Tupoksi. (Dedy)

Komentar

News Feed