Anjloknya Harga Gabah Buat Petani Resah

Akuratnews.com - Para petani di Majalengka mengharapkan hasil panennya bisa dijual dengan harga normal. Namun bukannya untung, harga gabah kering giling saat ini justru anjlok. Padahal harga beras di pasaran tetap sama.

Salah satu petani di Desa Sukawera, Kecamatan Ligung, Abdullah (27) mengatakan pada awal April lalu, harga gabah kering giling tingkat petani itu di kisaran Rp600 ribu per kuintal. Namun kini, setelah panen perdana gabah turun drastis menjadi Rp450 ribu per kuintal. (Radar Majalengka, 5/5/2020)

Penyebab turunnya harga gabah karena permintaan menurun di beberapa tempat, sedangkan distribusi buruk, ditambah buruknya regulasi, dimatikannya fungsi Bulog serta kendali korporasi dalam kebijakan negara.

Ini menunjukkan bahwa akar persoalannya bukanlah tataran manajemen semata. Namun semua persoalan ini lahir dari paradigma dan konsep kebijakan yang batil yaitu konsep demokrasi neoliberal yang dijalankan oleh rezim pemerintah saat ini.

Inilah buah kebijakan pangan Neoliberal, negara hanya sebatas regulator. Mulai dari produksi hingga distribusi dikendalikan korporasi. Akhirnya petani dan rakyat kecil selalu jadi korban.

Solusi tuntas dari permasalahan ini adalah mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat bukan hanya regulator. Sebagaimana Islam telah mengajarkan bahwa pemimpin layaknya penggembala yang akan dimintai pertanggunjawabannya atas yang digembalakan. Negara hadir utuh sebagai penanggung jawab urusan rakyatnya.

Menerapkan sistem ekonomi Islam adalah salah satu solusi yang akan memberikan keadilan di tengah masyarakat. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengadakannya hingga semua masyarakat berhak menikmati pangan.

Syariat Islam mengharuskan pemerintah untuk membangun pabrik-pabrik besar yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk pelayanannya. Semisal yang dibutuhkan petani adalah pupuk, benih, pestisida, dan pabrik pengolahan pasca panen. Maka pemerintah harus memiliki pabrik-pabrik tersebut untuk melayani kebutuhan petani dalam negeri.

Ketika urusan masyarakat benar-benar berada di dalam kendali pemerintah maka pihak asing atau perusahaan tidak akan bisa mempermainkan harga atau menekan pemerintah agar memenuhi kepentingan pihak asing.

Wallahu a’lam bishowab.

Baca Juga