Antara Emosi Chappy Dan KK 2 Freeport

Inas Nasrullah Zubir, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Hanura.

Jakarta, Akuratnews.com - Insiden terjadinya tindakan arogansi yang dilakukan Chappy Hakim, Presiden Direktur ( Presdir) PT Freeport Indonesia terhadap Anggota Komisi VII Mokhtar Tompo, dari Fraksi Hanura setelah RDPU di Komisi VII pada Kamis (9/2/2017 )  kemarin merupakan kulminasi persoalan yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya (KK) 2 Generasi V antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, bahwa pasal 10 point 4 dan 5 dalam KK 2 yang mengatur fasilitas peleburan dan operasi, tidak secara implisit menekankan dilakukan 100 persen di Indonesia.

" Sehingga PT Freeport Indonesia melaksanakan ketentuan tersebut secara suka-suka yakni hanya 29 persen dan sisanya diproses di Jepang dan Amerika," kata Inas kepada Akuratnews.com, Jumat (10/2/2017).

Dia menyebutkan dalam KK 2 tersebut tidak juga ada satu pasalpun yang mengatur bahwa Pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri KK 2 tersebut.

Sementara itu, pasal 32 KK 2 berbunyi, Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku."

Dia mengaku, konsekwensi dari pasal tersebut adalah kedua belah pihak yang menanda tangani KK 2 pada tahun 1991 tersebut tidak akan mematuhi Undang-Undang yang lahir setelah ditanda tangani-nya KK 2 tersebut, dimana salah satunya adalah UU Minerba No. 4/2009.

Menurutnya pasal-pasal diatas di dalam KK 2 Gen V Freeport tersebut telah menyandera Pemerintahan Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama.

" Oleh karena itu ketika saya masih di komisi 7, mendesak Pemerintah melalui Mentri ESDM untuk melakukan kajian untuk mencari cara agar dapat menganulir KK 2 tersebut tanpa resiko gugatan arbitrase," ungkapnya.

Namun ,masih ada pasal-pasal lain-nya dalam KK 2 yang ditanda tangani pada tahun 1991 tersebut yang sangat merugikan Indonesia, " Tapi anehnya tetap saja ditanda tangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada saat itu," jelasnya.

Oleh karena itu PP No. 1 tahun 2017 adalah momentum untuk mengakhiri KK 2 Gen V tahun 1991 tersebut harus didukung penuh oleh Fraksi Hanura dan mendesak Pemerintah untuk melaksanakan-nya segera dan tegas, terutama kepada Freeport. (Agus)

Penulis:

Baca Juga