Apa yang Menyebabkan PLN Dianggap Sering Mengecewakan Pelanggan?

Jakarta, Akuratnews.com - Teguh Wuryanto, pemilik bengkel las asal Malang, pasti tak pernah bermimpi “disatroni” tagihan listrik puluhan juta rupiah. Nominal itu bahkan dua puluh kali lipat dari jumlah yang biasanya ia tunaikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Meskipun terjadi kejanggalan yang hakiki dan bahkan membuat geger linimasa, ironisnya Teguh tetap diwajibkan membayar tagihan yang mencapai Rp 20 juta tersebut. Realita ini terasa semakin menjengkelkan atau bahkan membuat publik geram, terutama mereka yang bukan pertama kalinya merasakan lonjakan tagihan yang tidak lazim seperti saat ini.

Justifikasi PLN yang kemudian dibela Istana bahwa dampak penggunaan listrik lebih dari biasanya dikarenakan lebih banyak aktivitas di rumah saat pandemi dinilai tidak sepenuhnya relevan dan tidak dapat digeneralisir.

Bayangkan saja, dari 70,4 juta pelanggan, tercatat sejumlah 34,5 juta pelanggan rumah tangga mengalami lonjakan tagihan mulai dari 20 hingga 200 persen.

Hal tersebut kemudian membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti transparansi dan akuntabilitas PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wakil rakyat di Senayan berharap jangan sampai kecurigaan masyarakat akibat lonjakan tagihan dan ketidakterbukaan PLN menjadi tafsir yang semakin liar.

Pada faktanya, sentimen negatif yang tertuju kepada PLN tak hanya soal lonjakan tagihan listrik saat pandemi Covid-19 ini saja. Beberapa waktu silam, sejarawan J.J. Rizal sempat terpaksa membayar denda sebesar Rp 28 juta dikarenakan tudingan soal permainan meteran listrik yang sama sekali tidak dilakukan oleh yang bersangkutan.

Sejak saat itu, problematika ketidakberdayaan masyarakat ketika PLN telah bersabda dengan kiriman berbagai bentuk tagihan tak logis semakin mengemuka. Dengan sistem yang ada, entitas ini dinilai memiliki kecenderungan lebih untuk “disalahgunakan” atau “tersalahgunakan” yang ironisnya mengorbankan hajat hidup orang banyak.

Terlebih ketika informasi mengemuka mengenai keuangan PLN terkait utang sebesar Rp 35 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Dalam konteks ini, apakah perusahaan BUMN tersebut memanfaatkan celah dan fleksibilitas kewenangannya demi kepentingan tertentu?

Natural Monopoly

Di sebagian besar negara, energi listrik memang menjadi domain dari perusahaan yang dikelola negara. Hal ini membuat hampir tidak ada opsi lain bagi masyarakat dalam pemenuhan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar penunjang aktivitas manusia tersebut.

Konteks tersebut juga menjadi fokus George Springstein dalam tulisannya yang berjudul Government Regulation and Monopoly Power in the Electric Utility Industry. Springstein menyatakan bahwa utilitas terkait pemenuhan energi listrik di sebuah negara memiliki karakteristik natural monopoly atau monopoli alamiah.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga