APBD Sumut Disahkan, Gubernur Ingatkan Hindari Korupsi

Pengesahan APBD Sumatera Utara tahun 2019, pada Kamis (22/11) (Foto Helmi SP./Akuratnews.com)
Pengesahan APBD Sumatera Utara tahun 2019, pada Kamis (22/11) (Foto Helmi SP./Akuratnews.com)

Medan, Akuratnews.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari korupsi.

Hal tersebut ditegaskan Edy usai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2019 disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (22/11/2018).

Turut hadir dalam rapat , para pimpinan dan anggota DPRD Sumut, unsur Forkopimda, OPD Pemprov Sumut, dan undangan lainnya.

Persetujuan dan pengesahan APBD Sumut 2019 tersebut ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Sumut yang dilakukan oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumut tahun 2019.

Adapun APBD Sumut 2019 yang disahkan tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 15.271.676.789.618 dan Belanja Daerah Rp 15.487.832.036.618 (defisit Rp 216.155.247.000). Kemudian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 500.000.000.000  dan  Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp  283.844.753.000, dengan jumlah pembiayaan netto Rp 216.155.247.000.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Sumut yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov Sumut dalam penyusunan dan pengesahan APBD Sumut 2019.

"Semoga kerja sama antara dewan yang terhormat dengan Pemprov Sumut menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Sumut yang kita cintai," ujarnya.

Gubsu juga meminta kepada seluruh OPD Pemprov Sumut, setelah proses evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019, agar segera mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, agar pelaksanaan APBD 2019 dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

"Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, agar mempedomani ketentuan Perda dan tidak melakukan praktik korupsi ataupun tindakan melanggar hukum lainnya," ujar Edy.

Selain itu, Gubsu Edy juga mengingatkan, dalam pelaksanaan proses administrasi keuangan daerah agar pencatatannya dilakukan secara baik dan tertib administrasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel, serta dapat mempertahahkan opini WTP. (HSP)

Penulis:

Baca Juga