Upah Minimum Sektoral Khusus Ditentukan Tanpa Dimusyawarahkan

Apindo Jawa Barat Adukan SK Rekomendasi Bupati Kabupaten Karawang ke Ombudsman

Bupati Kabupaten Karawang Cellica Nurrachadiana

Bandung, Akuratnews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat adukan SK Rekomendasi Bupati Kabupaten Karawang ke Ombudsman. Hal ini adalah terkait Upah Minimum Sektoral Khusus yang ditentukan tanpa dimusyawarahkan.

Laporan tersebut selain tidak dimusyawarahkan dengan Apindo juga diduga melanggar perundang-undangan. Khususnya undang-undang ketenagakerjaan yang dipastikan berhubungan dengan nasib para pengusaha di Kabupaten Karawang.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar, Dedy Widjaja mengatakan bahwa SK rekomendasi UMSK Bupati Kabupaten Karawang Cellica Nurrachadiana, tidak sesuai dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003. Tak hanya itu saja, rekomendasi tersebut juga tidak sesuia Permenaker RI no 15 tahun 2018. Lebih jauh, perumusan tersebut tanpa melibatkan DPK Apindo Kabupaten Karawang.

"SK Rekomendasi Bupati Karawang ke Jabar tahun 2019, sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Maka kami telah mengadukan ke Ombudsman RI dan Mendagri RI," katanya seperti dilansir dari situs nasional, Selasa (13/08/2019).

Menurut Dedy selain melanggar undang-undang, jika SK Gubernur terkait UMSK dikeluarkan maka akan berdampak sektor usaha padat karya seperti garmen dan tekstil. Mengingat dari SK tersebut menyangkut penyamarataan upah, baik kepada perusahaan kecil, menengah hingga besar.

Dedy juga menjelaskan, SK ini pun mengakibatkan banyaknya perusahaan yang collapse atau bangkrut. Sehingga akhirnya menyumbangkan angka pengangguran di Kabupaten Karawang. "Jika tidak mencapai hasil yang diharapkan maka, jalan terakhir kami akan meneruskan perkara ini ke PTUN," katanya.

Ketua DPK Apindo Kabupaten Karawang, Abdul Syukur mengatakan bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa upah sektoral berdasaekan kesepakatan sejumlah perusahaan. Lebih jauh, angka upah yang dirumuskan dalam SK rekomendasi Bupati Karawang lebih tinggi dari nilai upah sektoral sebelumnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, angka upah pada SK Rekomendasi UMSK tersebut pada 20 sektor, sedangkan yang paling tinggi yakni Rp 4,9 juta. Sementara itu, akibat persoalan pengupahan karyawan, pada saat ini mulai banyak perusahaan yang tutup atau pindah ke kota atau provinsi yang lain.

"Jumlah pekerja industri pakaian jadi atau tektil mengalami penurunan yang signifikan, dari yang sebelumnya 27.650 orang kini tinggal 2.253. Artinya banyak pengangguran yang disumbangkan dari sektor ini saja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengupahan Jawa Barat, Asep Hendra Maulana mengatakan bahwa SK Rekomendasi Bupati Karawang telah mencatut nama Dewan Pengupahan Jawa Barat. Padahal pihaknya tidak pernah melakukan konsultasi dengan pihak Bupati Karawang.

"Dalam SK rekomendasi itu, disebutkan 'hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan Jabar', tapi kami tidak pernah melakukannya. Maka rekomendasi ini cacat hukum, dan jadi salah satu dasar untuk keputusan Ombudsman," ucapnya.

Penulis: Eka Susanto
Editor: Redaksi

Baca Juga