oleh

APINDO; Tidak Dilibatkan, Daftar Negatif Investasi Dianggap Tidak Penting

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai daftar negatif investasi (DNI) tidak terlalu penting untuk direlaksasi. Demikian disampaikan Hariyadi di kantor APINDO, Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Hariyadi, APINDO sama sekali tidak dilibatkan dalam relaksasi DNI. Tidak ada konsultasi publik sehingga menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.  “Ke depan seharusnya stakeholders diajak bicara,” katanya.
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin.

“Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting,” ujarnya. “Sebaiknya yang DNI itu dikaji kembalilah karena tidak ada urgensinya. Kalau gak perlu ditarik sajalah,” tegasnya Hariyadi.

Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda relaksasi DNI. Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (22/11) mengatakan pentingnya sosialisasi terkait daftar negatif investasi tersebut. Menurutnya, daftar tersebut panjang dan belum tersosialisasi dengan baik. Jadi perlu ada sosialisasi dulu, katanya.

Rosan mengatakan, sosialisasi itu penting lantaran Kadin dan kalangan usaha lainnya merasa tidak dilibatkan dalam relaksasi DNI. “Jadi kami dari pengusaha, kita akan lakukan sosialisasi dan dengar masukan dari pengusaha dan asosiasi, karenakan jumlahnya banyak ada 54 bidang usaha.”

Setelah diumumkan pekan lalu, pemerintah berencana menerbitkan peraturan presiden terkait DNI pada Senin (26/11/2018). Saat ditanya apakah penerbitan beleid itu akan diundur, Rosan menjawab normatif. “Mundur atau tidak itu konteks kementerian. Kita hanya kasih masukan konstruktif,” katanya.

Relaksasi DNI memang dinilai sejumlah pihak membingungkan. Awalnya disebut 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI yang kemudian diartikan bahwa 100% penanaman modal asing bisa dilakukan. Namun, kemudian pemerintah mengatakan hanya 25 bidang usaha saja yang boleh 100% PMA. Muncul polemik juga terkait dengan bidang usaha yang dibuka untuk asing, sebetulnya merupakan bidang yang harusnya dikerjakan oleh UMKM.

Secara terpisah, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah telah menjelaskan mengenai relaksasi DNI ke KADIN. “Enggak udah dijelasin kemarin waktu rapat di Bogor. Sudah dijelaskan semua. Memang ada dulu presepsi yang salah. Mungkin penjelasan kurang detil,” kata dia, Kamis (22/11).

Luhut mengatakan pemerintah juga akan lebih melakukan sosialisasi kebijakan relaksasi DNI ini. Menurutnya, relaksasi DNI itu justru memproteksi UMKM. “Saya enggak mau juga dong, apalagi Presiden, UMKM dimasuki asing. Misalnya ada yang dimasukin UMKM itu sampai Rp 100 miliar, border. Dipikir border yang biasa, ternyata enggak begitu. Sampai sekarang engga ada satu pun yang masuk. Ya, itu dikeluarin aja suruh asing masuk, boleh,” kata Luhut. (LH)

Loading...

Komentar

News Feed