Opini

Aplikator Si Anak Emas

Oleh:                                                                                   M. Taufik Riyadi                                                      Wasekjen Gerindra

Belakangan ini terjadi pembangunan persepsi publik bahwa ojek online (ojol) 'dianakemaskan' Saya setuju jika si 'anak emas' adalah perusahaan aplikatornya.

Saya tidak setuju jika hal itu dialamatkan kepada pengemudi. Malahan saya masih terus mempertanyakan, kapan perusahaan aplikator tersebut meminta pengemudi diam di rumah (stay at home) seperti penduduk lainnya mengikuti PSBB dengan mendapatkan bekal layak dari aplikator?

Saya tidak meminta kebijakan khusus untuk ojol sebagaimana terlihat ada peraturan pemerintah yang mendukung ojol tetap beroperasi? Terkesan membela pengemudi padahal membahayakan keselamatan mereka. Sumber dari transmisi virus adalah kontak, yang sulit dihindari jika orang masih beraktivitas dengan tingkat kontak yang tinggi seperti ojol. Peraturan tersebut mengesankan pemerintah diskriminatif dan cenderung 'menganakemaskan' ojek daring ini.

Akibatnya, pemerintah juga dinilai berlebihan menanggapi bisingnya suara ojol, padahal masih banyak elemen masyarakat yang bekerja di sektor informal lain yang juga menderita karena interupsi virus corona seperti nasib buruh yang di PHK, pedagang pasar, nelayan atau juga curhatnya pemilik kios bekam, pihak lain merasa tidak mendapat perhatian seperti ojol.

Banyak juga suara-suara yang mempertanyakan respon dan tindakan perusahaan aplikator yang mengakui pengemudi ojol sebagai mitranya.

Pengemudi ojek online kemudian menjadi kambing hitam. Padahal aplikator yang bernilai triliunan lebih dari mampu mengatasi masalah pengemudi ojol di kala pandemi. Sepertinya mereka tidak total mengambil peran tersebut dan membiarkan ojol beroperasi normal. Bahkan berselancar di atas viralnya pesan-pesan 'penderitaan' yang menimpa pengemudi ojol sebagai daya tawar kepada banyak pihak, termasuk pembuat kebijakan.

Jika ditanya mengapa tidak berperan total dan meminta pengemudi diam di rumah, dengan mudah mereka menjawab: kami mengikuti aturan pemerintah. Aplikator bersandar kepada kebijakan pemerintah sembari melakukan campaign bahwa mereka peduli kepada pengemudi dengan memberikan sejumlah bantuan. Padahal kampanye tersebut tidak bernilai selama ojol masih terlihat di jalanan bukan diam di rumah.

Ada beberapa kebijakan yang mendorong pengemudi ojol untuk tetap bekerja di jalanan ketika penduduk secara umum berdiam di rumah. Keadaan tersebut tentu saja berlawanan dengan misi PSBB. Dan sepeda motor hampir sulit membuat orang-orang melakukan jaga jarak. Hal ini menyebakan terjadi benturan antara Permenhub dan Permenkes.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Permenhub No.18/2020), menimbulkan polemik publik.

Dalam Permenhub No.18/2020 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dijelaskan pada pasal 11 ayat 1d, dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut: aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan; dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No.9/2020) yang diterbitkan lebih dahulu, aturan mengenai sepeda motor berbasis aplikasi diatur bahwa layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.

Bahkan regulasi Permenkes No.9/2020 ini pun sudah diadopsi oleh Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Banten dalam Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020, Pergub Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 dan Pergub Banten Nomor 16 Tahun 2020, yang semuanya menyatakan bahwa angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Secara produk regulasi Permenhub ini seharusnya wajib untuk sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun PP No.21 tahun 2020 tentang PSBB terkait percepatan penanganan Covid-19.

Dalam UU No.6 Tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai leading sector dalam penanganan pandemi Covid-19 ini adalah Kementerian Kesehatan.

Bahkan dipertegas dengan PP No. 21 Tahun 2020, bahwa Menteri Kesehatan diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan PSBB, sekaligus memberikan pedoman pelaksanaannya, termasuk pengaturan soal pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, maupun pembatasan moda transportasi. Maka sudah seharusnya Menhub Ad Interim tunduk dan tidak membuat aturan yang ambigu dan menimbulkan kebingungan di tengah situasi darurat kesehatan.

Pihak aplikator bersembunyi di balik regulasi ini malah meminta dukungan agar ojol dapat diperbolehkan mengangkut penumpang, mereka masih menunggu kepastian dari Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, regulasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 membantu mobilitas kelompok masyarakat yang masih diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Terlebih aturan ini juga membantu mitra mereka, yakni driver ojek online untuk tetap mendapat penghasilan selama pandemi corona.

Padahal kita semua sadar di masa PSBB ini seharusnya untuk menghentikan mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dengan cara berdiam diri di dalam rumah dan prinsip physical distancing (pembatasan fisik).

Aplikator sebagai unicorn di Indonesia dengan valuasi aset yang nilainya US$10 miliar atau sekitar hampir Rp150 triliun sangat mampu memberikan kompensasi untuk para mitra diam di rumah selama 2 minggu.

Aplikator menyediakan segala kebutuhan hidup dari para mitra pengemudi dengan hitung-hitungan sederhana: 1 hari kebutuhan para mitra drivernya adalah Rp.150.000, dikali jumlah pengemudi ojol Jabodetabek sekitar 1 juta, terus dikali 14 hari maka kurang lebih yang dikeluarkan oleh pihak aplikator hanya sekitar Rp2,1 triliun atau hanya kurang lebih 1-2 persen dari total assetnya.

Artinya pihak aplikator seharusnya dapat memberikan jaminan kompensasi kepada pengemudi ojol agar stay at home dan bukan malah ingin mengeksploitasi tenaga mereka untuk terus bekerja. Berikanlah kesempatan selama 2 minggu kepada mitra pengemudi ojol ini untuk berbagi kasih dengan keluarganya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Institut Transportasi (INSTRAN) dengan responden 300 orang pengemudi, mereka (81,4 persen) bekerja di atas 9 jam/hari dengan mayoritas pendapatan kotor (belum termasuk makan, bensin, dan rokok) rata-rata hanya Rp 150 ribu/hari (73,7 persen).

Coba kita bayangkan seorang pengemudi ojol agar dapat menghidupi diri dan keluarganya terpaksa harus bekerja mati-matian selama lebih dari 12 jam/hari untuk mendapatkan uang sebesar Rp150.000/hari kotor saja. Terus kita bayangkan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini dimana jumlah pelanggan menurun drastis dan mereka rawan tertular virus. Pemerintah seharusnya mencabut aturan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 karena aturan ini lebih berorientasi dan mengakomodasi kepentingan bisnis aplikator transportasi daring semata.

Kebijakan yang langsung diumumkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pemberian cash back 50 persen ke pengemudi ojol untuk pembelian BBM non subsidi juga menimbulkan pertanyaan publik.

Mengapa hanya pengemudi ojol? Padahal banyak angkutan-angkutan transportasi umum lainnya yang seharusnya lebih prioritas diberikan potongan harga tersebut. Apalagi sebenarnya ojol bukan termasuk moda transportasi angkutan umum sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkatan Jalan. Mengapa pemerintah via Pertamina memberikan keistimewaan bagi pengemudi ojek daring ini?

Padahal kita tahu semuanya di balik pemilik aplikator ini adalah perusahaan unicorn yang valuasinya triliunan rupiah. Seharusnya pemilik aplikator ini yang memberikan cash back sembako untuk 14 hari, jaminan asuransi kesehatan dan berbagai kebijakan lainnya yang membantu para pengemudi ojol ini. Bukan malah pemilik aplikasi ini memanfaatkan negara untuk intervensi regulasi yang hanya menguntungkan pemilik aplikasi.

Keadaan ini tidak baik untuk pengemudi daring. Kembalilah ke konstitusi bangsa ini, negara harus memastikan rasa keadilan di masyarakat.

Pernyataan Maria Elena Durazo, senator negara bagian California, lokasi Silicon Valley tempat asal startup dunia yang bertumbuhnya jadi unicorn dan decacorn berkembang ke berbagai negara mungkin bisa jadi acuan.

Ia menyebut jika hari ini perusahaan-perusahaan yang mengaku sebagai wajah masa depan yang inovatif tidak layak mengklaim seperti itu jika membayar rendah upah dan tidak memberikan asuransi bagi pekerjanya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga