ASITA

Reorganisasi, ASITA 1971 Akan Gelar MUNASLUB

AKURATNEWS, Jakarta - Ditengah polemik yang terjadi dalam Association of The Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA), Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASITA akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 26 November 2020 di Tangerang, Banten. Kegiatan ini terpaksa ditengah pandemic mengingat ancaman yang terjadi pada organisasi yang mewadahi operator tour dan travel yang telah berdiri sejak 1971. Penyematan angka 1971 dibelakang penyebutan organisasi sebagai upaya untuk membedakan dengan adanya organisasi sejenis yang dideklarasikan dengan akte tahun 2016.

Ophan Lamara, dari DPP ASITA 1971 menyatakan bahwa digelarnya Munaslub ini karena adanya penindasan, pelanggaran dan penghapusan sejarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri ASITA. Menurutnya, gerakan moral yang digagas oleh Majelis Penyelamat ASITA (MPA) ini adalah upaya untuk mengembalikan ASITA pada posisi semula sebagaimana anggaran dasar dan rumah tangga organisasi.

Kegiatan Munaslub ini diselenggarakan secara offline dan online. Hal ini menyikapi kondisi pandemi dimana ada pembatasan terkait berkumpulnya massa. Namun demikian, DPP ASITA 1971 berkeyakinan bahwa situasi pandemi Covid-19 ini tidak menjadi penghalang dalam upaya menegakkan organisasi. Lewat Munaslub ini, diharapkan akan terbentuk presidium baru.

Ophan Lamara menjelaskan bahwa ASITA 1971 berdiri sejak 07 Januari 1971, dengan akte notaries Raden Soeratman pada 15 Maret 1975 dan dicatatkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Februari 1982. Polemik organisasi ini mencuat setelah adanya organisasi sejenis dengan akte notaris tahun 2016. Padahal anggotanya juga anggota ASITA sebelumnya.

Menurut Ophan Lamara, tindakan mereka ini adalah bertentangan secara hukum, dengan mengambil nama ASITA yang telah berdiri sejak 1971. Dikhawatirkan olehnya bahwa hal ini akan mengkaburkan fakta sejarah, dimana ASITA yang didirikan oleh para “founding fathers” akan hilang dari catatan sejarah dan digantikan dengan fakta ASITA yang baru berdiri pada 4 tahun lalu.

Kondisi-kondisi yang demikian inilah, mendorong sejumlah tokoh ASITA melalui Majelis Penyelamat ASITA  mengambil langkah yang sebetulnya wajar – sebagaimana dijamin oleh Undang-undang, menurut Ophan Lamara sebagai masalah internal sehingga keterlibatan pihak luar, termasuk pemerintah dalam hal ini belum dipandang perlu terlibat dalam penyelesaian polemik ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa DPD Asita Jakarta dan Bali telah menempuh jalur hukum terkait terbitnya akte ASITA 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menurut Ophan Lamara, masalah hukum biarlah melalui jalurnya sendiri sementara secara organisasi masalah ini bisa diselesaikan dengan cara berorganisasi pula, lewat Munaslub. Ditambahkan olehnya bahwa Munaslub ini menjadi jalan untuk melakukan perubahan demi mencapai kemajuan bagi anggota ASITA. Terpilihnya Ketua Umum secara definitive akan menjadi pijakan untuk menegakkan dan mengembalikan marwah organisasi.

Dalam himbauanya, Ophan Lamara meminta para anggota ASITA untuk ikut ambil bagian dalam sejarah ASITA, sejarah persatuan untuk mengembalikan ASITA pada posisinya yang ideal. Bagi para anggota ASITA agar dapat mendaftarkan diri pada tautan ini atau hadir langsung di Munaslub ASITA.(HQM)

Penulis:

Baca Juga