Asosiasi Media Digital Indonesia Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Pembatasan Akses Media Sosial

Ketua Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) S.S Budi Raharjo

Jakarta, Akuratnews.com - Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) mendesak pemerintah mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial. AMDI menilai pembatasan akses ini juga melanggar Pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

Ketua Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) S.S Budi Raharjo mengatakan, layanan media sosial (medsos) perlu segera di aktifkan kembali. Karena medsos juga bisa menjadi salah satu alat penyebaran kabar baik.

Menurutnya, langkah pemerintah untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax di Masyarakat, dengan mematikan akses di media sosial menunjukan Negara Indonesia dalam keadaan darurat.

“Perlu ditunjukan, bahwa negara kita sudah aman dan normal,” ujar S.S Budi Raharjo dalam keterangan pers yang diterima Akuratnews.com Kamis, (23/05/2019).

Budi menambahkan, masyarakat saat ini terus bertanya – tanya dan mengaku kesulitan untuk mengakses beberapa fitur media perpesanan maupun media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan Instagram.

“Kami dari tokoh-tokoh media massa, berkomitmen untuk terus mengabarkan berita baik, mem-viralkan link yang bertanggung jawab. Saat ini, sudah tak perlu di blokir lagi, sudah terkendali,” kata Budi yang juga Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia.

Dengan dibukanya akses media sosial, AMDI menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. Media sosial jangan dijadikan untuk memprovokasi segala bentuk ujaran kebencian.

“Pemerintah perlu memastikan pembatasan ini akan dicabut secepatnya. Menunjukan situasi aman dan terkendali , semoga investasi dan roda ekonomi berjalan normal kembali,” tegas Budi.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar pascademonstrasi yang berujung bentrok dan pembakaran sejak Selasa 21 Mei 2019 malam lalu dan berlanjut hingga hari berikutnya. Kericuhan ini terjadi di Kawasan Thamrin Jakarta Pusat dan Slipi Jakarta Barat.

Para demonstran itu memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum terkiat Pemilu 2019 pada Selasa dini hari, yang menyatakan pemenang pemilu presiden adalah pasangan nomor 01, Joko Widido-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (44,50%).

Pembatasan akses ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers yang disampaikan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

Menurut Wiranto, pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Penulis: Ahyar
Editor: Redaksi

Baca Juga