Aturan Ambil Foto dan Rekam Persidangan Harus Izin Hakim Diprotes, Begini Jawaban MA

Jakarta, Akuratnews.com - Baru-baru ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA No. 5/2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Salah satu isinya mengharuskan pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim sebelum persidangan.

Pelanggaran aturan ini dianggap sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (6) jo Pasal 7 Perma 5/2020 ini.

Aturan ini pun menimbulkan protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) yang menilai kebijakan MA ini menghambat fungsi dan peran pers dalam mencari dan menyiarkan informasi kepada publik.

Kehadiran jurnalis dalam proses persidangan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan jaminan atas akses terhadap keadilan.

Hal ini juga diatur UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers telah menjamin kemerdekaan pers, dengan memberi hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Semestinya MA tidak menghalangi kerja jurnalistik melalui Perma ini,” ujar Ketua Umum PFI, Reno Esnir dalam keterangannya, Selasa (22/12).

Reno mengatakan MA tidak semestinya menganggap kehadiran jurnalis yang mengambil foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual sebagai gangguan terhadap peradilan.

Justru, peran dan fungsi jurnalis dapat meminimalisir praktik mafia peradilan yang dapat mengganggu independensi hakim memutus perkara. Keberadaan jurnalis di ruang persidangan penting untuk menjamin proses peradilan berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan terpenuhinya akses keadilan.

“Dengan terbatasnya akses di ruang persidangan, diyakini akan membuat mafia peradilan makin bebas bergerak tanpa pengawasan jurnalis,” kata dia.

Menurutnya, pembatasan mengambil foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual hanya boleh pada kasus kesusilaan atau terdakwanya anak.

Apalagi, prinsipnya persidangan terbuka untuk umum sebagaimana diatur Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga pengambilan foto, merekam audio dan/atau rekaman audio visual merupakan bagian dari prinsip keterbukaan informasi publik tidak relevan harus didahului izin hakim atau ketua majelis hakim.

Dia mengingatkan aturan ini bukanlah yang pertama. Sebab, Pada 7 Februari 2020 lalu, MA melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, yang isinya tak jauh berbeda.

Salah satunya mengatur ketentuan “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Walaupun pada akhirnya surat edaran ini dicabut karena banyaknya penolakan dari berbagai kalangan.

“Untuk itu, PFI mendesak MA untuk mencabut Perma No. 5 Tahun 2020 ini karena dapat menghambat hak pers dalam mencari, mengelola dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” pintanya.

Senada, Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri IJRS, ICJR, YLBHI, ELSAM, PBHI, LBH Masyarakat, PIL-Net, ICEL, memandang pada sidang yang terbuka untuk umum, mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual bagian dari akses keadilan dan keterbukaan informasi publik yang justru harus dijamin oleh MA sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan.

“Izin dari hakim/ketua majelis hakim baru relevan jika para pengunjung sidang termasuk media massa/jurnalis membawa peralatan atau dengan cara-cara yang pada dasarnya akan mengganggu tidak hanya persidangan, namun pengadilan secara keseluruhan,” ujar salah anggota Koalisi, Julius Ibrani.

Koalisi, kata Julius, mengingatkan prinsip peradilan terbuka untuk umum sesuai Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau anak. Bahkan implikasi ketika hal ini tidak terpenuhi, maka putusan pengadilan tersebut bisa batal demi hukum.

Bila aturan ini diterapkan, MA juga harus menjamin setiap pengadilan wajib mengeluarkan materi terkait dengan persidangan yang sedang berlangsung baik dalam bentuk foto, gambar, audio, dan rekaman visual lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat secara bebas dan aktual. Sekedar membatasi tanpa mewajibkan setiap pengadilan mengeluarkan materi terkait persidangan, hal ini bentuk penutupan akses informasi publik pada sidang yang terbuka untuk umum.

Bagi koalisi, aturan ini juga berdampak terhadap kerja–kerja advokat yang membutuhkan dokumentasi materi persidangan untuk dapat melakukan pembelaan secara maksimal.

"Aturan ini juga akan berdampak bagi kerja-kerja teman-teman pemberi bantuan hukum yang seringkali mengalami hambatan mendapat akses keadilan di persidangan. Secara lebih luas, hal ini akan berdampak serius terhadap akses keadilan masyarakat dan mereduksi keterbukaan informasi yang juga diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia," ujar Julius yang juga Sekjen PBHI ini.

Koalisi, lanjutnya, memahami diperlukan ketenangan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara dengan cermat dan hati–hati.

"Namun kami melihat ada cara lain untuk dapat mengatur ketertiban di ruang sidang dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak terkait dalam persidangan, termasuk pihak yang membutuhkan akses keadilan dari memfoto, merekam, dan meliput persidangan,” kata Julius lagi.

Terpisah, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan sebenarnya Perma 5/2020 ini tidak melarang pengambilan foto atau video dan audio.

“Coba baca baik-baik baca redaksinya, hanya dinyatakan perlu izin dari Hakim/Ketua Majelis Hakim. Permintaan izin yang dimaksud dalam hal ini, jangan kita ditafsirkan secara kaku memahaminya. Jangan kita bersikap menafsirkan sendiri tanpa membaca konsiderans dari Perma ini,” kata Andi Samsan Nganro seperti dilansir dari hukumonline, Selasa (22/12).

Menurutnya, ketentuan pengambilan foto yang harus izin Hakim/Ketua Majelis Hakim bukan dibuat sebagai proteksi dan bukan pula sebagai benteng untuk tidak mau diawasi.

“Tolong jangan ditafsirkan ke arah situ. Sebab, kami juga memahami untuk menyelenggarakan peradilan yang kredibel perlu pengawasan publik,” kata Andi.

Dia menambahkan Perma No. 5 Tahun 2020 ini dibuat untuk mengatur protokoler persidangan guna menciptakan suasana dan rasa aman bagi aparat peradilan dan pihak-pihak yang berkepentingan di pengadilan, seperti saksi-saksi, terdakwa, pengunjung, dan lain-lain demi terwujudnya peradilan yang berwibawa.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga