Aturan Penyatuan NPWP dan KTP, Waspadai Kebocoran Data Pengguna

Aturan Penyatuan NPWP dan KTP, Waspadai Kebocoran Data Pengguna
Aturan Penyatuan NPWP dan KTP, Waspadai Kebocoran Data Pengguna

AKURATNEWS - Keputusan pemerintah untuk menambahkan fungsi NIK menjadi pengganti NPWP menuai kekhawatiran di tengah masyarakat.

Sebagian orang merasa khawatir dirugikan dengan pemotongan pajak ketika penghasilannya saja masih kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sementara sebagian lainnya khawatir soal keamanan data, menimbang beberapa kali sistem keamanan pemerintah sempat ditengarai dibobol. Data pengguna pun dikabarkan tersebar dan di lelang di situs-situs gelap.

Sebagai informasi, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja atau memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP, baik itu perorangan maupun perusahaan atau investor.

Dengan adanya aturan baru tersebut, muncul kekhawatiran bahwa penduduk yang memiliki NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) otomatis wajib membayar pajak, meskipun belum bekerja atau memiliki usaha sendiri.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, banyak masyarakat salah paham dan berasumsi dengan rencana NIK jadi NPWP ini.

Tujuan dari aturan tersebut adalah agar pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi bisa lebih terpantau secara administratif.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Aulia

Baca Juga