Aturan Tender Konstruksi Bikin Resah, Apa Jawaban Dinas PUBMSDA?

Kantor Dinas PUBMSDA Sidoarjo, (Wachid Yulianto/Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Keresahan yang menyelimuti ratusan rekanan di Sidoarjo, akibat aturan tender kegiatan konstruksi, membuat banyak rekanan menilai aturan tersebut mengunci mereka dan memihak segelintir rekanan lain.

Pasalnya, lima dari ratusan kontraktor di Sidoarjo dan satu dari luar Sidoarjo yang dipastikan berpeluang menguasai tender proyek konstruksi senilai di atas Rp 5 miliar - Rp10 miliar.

Padahal, usaha kecil bisa mengikuti tender kegiatan konstruksi hingga Rp10 miliar, kenapa dibatasi sampai Rp5 miliar?

Bila hal itu benar-benar terjadi, berarti segelintir rekanan yang disinyalir memiliki kedekatan dengan pejabat terkait itu bisa dikatakan melakukan monopoli.

Jika kondisi ini tak kunjung diselesaikan, akan berdampak kurang baik dan mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo.

Pasalnya, memasuki triwulan ketiga, kegiatan konstruksi yang sudah direncanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), baru beberapa proyek yang direalisasikannya. Diprediksi, prosentase serapan dana APBD 2019 untuk kegiatan konstruksi tahun ini tak jauh beda dibanding 2018 lalu, bahkan, bisa jadi dibawahnya.

"Semestinya, pejabat Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Dinas PUBMSDA melakukan koordinasi untuk mengkomunikasikan permasalahan yang disoal banyak rekanan tersebut, " kata Ketua LSM Gerakan Rakyat Hebat (Gerah) Sidoarjo, Jim Darwin pada Akuratnews.com, Minggu (7/7/2019).

Menurut dia, aturan tender dievaluasi agar tidak terkesan mengunci dan memihak, serta tetap mengacu pada Perpres Nomor 16/2018.

"Terpenting, proses tender berprinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel, "ujar Jim.

Terpisah, hal senada juga dikemukakan Ketua Gapensi Sidoarjo, Arief Bachtiar, sebaiknya pihak rekanan, pejabat Bagian PBJ dan Dinas PUBMSDA berkomunikasi untuk menyatukan persepsi, terutama aturan tender yang diatur PermenPUPR Nomor 7/2019 sebagai penjabaran Perpres Nomor 16/2018.

"Ya, beda persepsi saja. Coba dikomunikasikan, bila ada bukti, bawa dan adu. Sehingga, tahu mana yang benar. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi saling tuding, "harapnya.

Sementara itu, Kabid Irigasi dan Pematusan Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Bambang Tjatur Miarso menegaskan, sebenarnya, aturan tender yang dikeluhkan banyak rekanan itu sudah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sudah sesuai PermenPUPR Nomor 7/2019 yang diberlakukan sejak 1 Maret 2019. Untuk diketahui, proyek bidang saya yang dilelang, nilainya tidak ada di atas Rp5 miliar," tandasnya.

Penulis: Wachid Yulianto
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga