Terikat Perjanjian Lombok

Australia Tak Boleh Ikut Campur Urusan Papua

Papua milik Indonesia. (foto ilustrasi).

Australia, Akuratnews.com - Indonesia secara resmi mendeportasi 4 warga negara Australia yang diduga turut mengompori para demonstran untuk menyuarakan kemerdekaan Papua di depan kantor Walikota Sorong.

Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Sam Fernando melalui keterangan resmi mengatakan Keempat warga Australia itu adalah Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36) Hellyer Danielle Joy (31) dan Cobbold Ruth Irene (25).

Deportasi para terduga provokator itu dilakukan pada Senin, 2 September 2019 melalui Bandar Udara DEO Kota Sorong dan diterbangkan menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6197 menuju Bali melalui Makassar, selanjutnya akan dipulangkan menuju Australia menggunakan pesawat Qantas QF.44.
Namun, hanya Davidson Cheryl Melinda berangkat ke Australia pada 4 September 2019 menggunakan pesawat Virgin Australian Airline. Namun begitu belum diketahui siapakah yang mengundang keempat WNA itu berani menyuarakan kemerdekaan Papua.

Sebagaimana dikabarkan, pimpinan separatis Papua Barat, Benny Wenda, telah meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison agar bersuara atas apa yang terjadi di Papua. Wenda ingin Morrison mengutuk tindakan keras Indonesia terhadap para demonstran pro-kemerdekaan.

Namun permintaan Wenda itu direspon oleh Damien Kingsbury, seorang pakar keamanan Asia Tenggara di Universitas Deakin. Kingsburry mengatakan bahwa Australia tidak mungkin dapat ikur campur soal Papua Barat. Alasannya, PBB resmi mengakui wilayah itu bagian dari Republik Indonesia dan Canberra sudah terikat Perjanjian Lombok dengan Jakarta.

"Australia tidak mungkin meminta PBB untuk campur tangan dengan cara apa pun karena sejumlah alasan, yang paling tidak adalah Perjanjian Lombok yang menghalangi keterlibatan Australia dalam masalah Papua Barat dan menghormati kedaulatan Indonesia," katanya kepada SBS News, lansir situs nasional, Rabu (4/9/2019).

"Papua Barat diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia. Timor Timur tidak pernah diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia dan itu adalah perbedaan mendasar yang membuat penyelesaian masalah Papua Barat jadi jauh lebih sulit," ujarnya.

Mengutip SBS News, Senada dengan Kingburrys, ada Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada SBS News bahwa Canberra mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia atas provinsi Papua.

"Posisi kami jelas ditentukan oleh Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia," kata DFAT dalam sebuah pernyataan.

Perjanjian Lombok adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menguraikan kewajiban keamanan masing-masing negara.

Juru bicara Partai Buruh untuk urusan luar negeri, Penny Wong, mengatakan kepada SBS News bahwa partainya "sangat prihatin" tentang laporan kekerasan yang sedang berlangsung, tetapi sepenuhnya menghormati integritas wilayah Indonesia. "Kami menyerukan agar tenang dan menahan diri, dan sangat mendesak untuk menghormati hak asasi manusia," katanya.

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga