Awas! 20 Ribu Kotak Amal Jadi Sumber Dana Teroris

Jakarta, Akuratnews.com - Ditengarai, sekitar 20 ribu lebih kotak amal dari Yayasan Abdurrahman bin Auf (ABA) menjadi sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Hal ini diungkapkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kotak amal itu tersebar di tujuh Provinsi di 12 wilayah yang berbeda.

"Untuk Organisasi Teroris khususnya Jamaah Islamiah saat ini mulai berusaha untuk Go Public, karena semakin sulitnya mengumpulkan dana jika hanya lewat Infaq Anggota maupun Ikhtisod," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Kamis (17/12) lalu.

Argo merinci, sebaran kotak amal paling banyak ditemukan di Lampung, yakni sebanyak enam ribu kotak. Kemudian, Densus 88 juga menemukan empat ribu kotak amal untuk pendanaan teroris di Sumatera Utara.

Sisanya, kata dia, dua ribu kotak amal di wilayah Yogyakarta, Solo dan Magetan. Lalu, 2.500 kotak amal di Malang. Kemudian, 800 kotak di Surabaya, 300 di Semarang, 200 di Pati dan Temanggung, Jakarta 48 kotak, dan terakhir Ambon 20 kotak.

"Untuk ciri ciri spesifik (kotak amal) yang mengarah ke organisasi teroris tidak ada, karena bertujuan agar tidak memancing kecurigaan masyarakat dan dapat berbaur," kata Argo.

Kotak amal yang tersebar di wilayah Jakarta, Lampung, Malang, Surabaya, Temanggung, Yogyakarta, dan Semarang biasanya menggunakan rangka alumunium dengan menggunakan kaca untuk melapisinya.

Beda halnya di wilayah Solo, Sumut, Pati, Magetan, dan Ambon yang menggunakan rangka kayu dengan pelapis kotak kaca.

"Penempatan kotak amal mayoritas di warung makan konvensional karena tidak perlu ijin khusus dan hanya meminta ijin dari pemilik warung yang biasanya bekerja di warung tersebut," ucapnya.

Densus sebelumnya menduga JI menggunakan dana tersebut untuk memberangkatkan para teroris ke Suriah guna mengikuti pelatihan militer dan taktik teror.

Selain itu, dana tersebut juga diduga digunakan membayar gaji rutin para pimpinan Markaziyah Jamaah Islamiyah serta pembelian persenjataan dan bahan peledak yang akan digunakan untuk amaliah atau jihad.

Menanggapi hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendukung penegakan hukum Polri dalam kasus kotak amal yang disalahgunakan untuk kegiatan terorisme dan kriminal lainnya.

Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo mengatakan, pihaknya memiliki komitmen melindungi dana sedekah masyarakat yang dikumpulkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar disalurkan sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

“Kasus ini sedang berproses dan BAZNAS mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polri sesuai Undang-undang no.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat,” katanya, Sabtu (19/12).

Selain memberikan dukungan kepada penegak hukum, BAZNAS juga mendukung Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengawasan Lembaga Amil Zakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal 34 mengenai pembinaan dan pengawasan BAZNAS dan LAZ.

BAZNAS juga mendukung Kemenag mengambil tindakan bagi oknum pengelola sumbangan yang berbuat di luar ketentuan.

Selama ini BAZNAS telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Seperti dalam hal penerbitan rekomendasi pendirian LAZ, dengan proses berjenjang dan persyaratan yang sesuai ketentuan termasuk verifikasi faktual.

BAZNAS juga telah melakukan pengendalian dengan mewajibkan LAZ mengirim laporan tahunan berisi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. BAZNAS memberikan teguran kepada BAZNAS daerah dan LAZ yang tidak mematuhi aturan yang diatur dalam Undang-undang zakat ini. Selain itu, BAZNAS melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakornas), kunjungan kerja ke LAZ dan pemberian penghargaan bagi LAZ yang berprestasi.

Selama ini lembaga yang terdaftar memang berwenang menghimpun dan menyalurkan sendiri dana sedekah, namun lembaga ini harus patuh dengan aturan syariah dan Undang-undang yang berlaku. Setiap lembaga ini diwajibkan melaporkan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

“BAZNAS tidak pernah menerima setoran uang hasil pengumpulan zakat, infak maupun sedekah dari LAZ. Penyaluran juga merupakan kebijakan dari setiap LAZ dan berada di luar kontrol BAZNAS tanpa adanya ketentuan harus dilaporkan ke BAZNAS sebagai kegiatan rutin mereka,” katanya.

Untuk lembaga yang sudah terdaftar dan melakukan penyimpangan, BAZNAS dapat mencabut rekomendasi izin LAZ dan meminta kemenag mencabut izin kepada lembaga tertentu.

BAZNAS mengajak masyarakat berzakat kepada BAZNAS dan LAZ yang terpercaya dan dikenal telah bekerja di lapangan dengan baik dan tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang tidak dikenal serta mendorong sedekah dapat dilakukan melalui transaksi perbankan yang lebih akuntabel dan dapat ditelurusi, sehingga lebih aman.

Untuk diketahui, hasil investigasi Densus Antiteror menunjukkan bahwa kelompok Jamaah Islamiyah masih terus berkembang di Indonesia. JI sendiri merupakan organisasi yang secara resmi dilarang negara.

Organisasi ini berperan dalam sejumlah tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti Bom Bali I dan II, Bom JW Marriot, Bom Malam Natal Tahun 2000, serta rangkaian beberapa tindakan terorisme lainnya di Indonesia yang telah mengakibatkan sekitar 2.000-an orang yang menjadi korban.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga