Awas! Di Jatim Ada Tim Pemburu Pelanggar Protokoler Kesehatan Covid-19

Surabaya, Akuratnews.com - Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid- 19, resmi dilepas Kapolda Jatim, Irjen Pol.M Fadil Imran beserta Forkopimda dari halaman Polrestabes Surabaya, Rabu (16/9/20) malam.

Nantinya, tim yang beranggotakan 178 orang, meliputi personel TNI, Polri, Satpol PP, dan relawan masyarakat itu, tegas para pelanggar yang tak mematuhi protokol kesehatan, guna meminimalisirkan angka penyebaran vcovid-19, khususnya di Surabaya.

Bagi masyarakat yang kedapatan melanggar, nantinya akan diberlakukan sidang di tempat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa protokol kesehatan ini harus ditegakkan kedisiplinannya.

Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen perundang-undangan, seperti dari pusat yang berupa Inpres, perpres, peraturan menteri termasuk surat edaran dari berbagai kementerian.

Sedangkan, dari Pemprov Jatim sendiri, ada Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan hasil diskusi bersama DPRD, Kapolda serta Pangdam, dan kemudian diikuti dengan Pergub, Perwali dan Perbup se-Jatim.

"Proses sosialisasi telah kita gencarkan sebelumnya dan sekarang kita harus menindak tegas bagi para pelanggar" terang Khofifah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, selama dua hari, yakni tanggal 14 dan 15 September 2020, petugas sudah memberikan sanksi pada 3.624 warga. Teguran lisan sebanyak 2.738, tertulis sebanyak 886, sanksi sosial sebanyak 1.933, denda administratif terkait badan usaha 538 kali.

Jumlah nilai denda seluruh jajaran Polda Jatim sebesar Rp21.143.000 dan penyitaan KTP ada 190 kali. "Kita lakukan penindakan hukum perda nomor 2 tahun 2020, tentang protokol kesehatan, masyarakat yang banyak melanggar yaitu tidak tertib menggunakan masker," kata Trunoyudo.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran mengatakan sasaran operasi yustisi ada yang mobile dan stasioner.

Mobile buat mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti masyarakat sering berkerumun. Lalu stasioner adalah bagi mereka yang menggunakan ruang publik, khususnya jalan," katanya.

Fadik juga mengatakan, hukumanya sesuai dengan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020, yakni terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana.

"Masyarakat telah diedukasi, sosialisasi, difasilitasi dengan menyiapkan masker dan tempat cuci tangan. Sudah saatnya diberikan upaya-upaya penegakan hukum agar lebih taat kepada protokol kesehatan," pungkas pucuk pimpinan di wilayah Hukum Polda Jatim tersebut.

Penulis:

Baca Juga