Opini

Awas Radikalisme Sekuler

Penulis: Taufiequrachman Ruki, Irjen Pol. (Purn), Mantan Ketua KPK, (*)

Akuratnews.com - Pernyataan KH. Ma'ruf Amin di Republika online Senin, 27 Maret 2017 menarik digarisbawahi. Beliau menyatakan bahwa radikalisme agama dan radikalisme sekuler merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Radikalisme agama selama ini sudah banyak dibahas. Bahkan negara telah membentuk badan khusus bernama Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) dan dilengkapi lagi sebuah detasemen khusus bernama Detasemen Khusus 88 (Densus 88).

Yang menarik adalah negara tidak mewaspadai bahaya radikalisme sekuler yang juga bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Sampai saat ini tidak ada aparat negara yang berteriak keras tentang perlunya mewaspadai paham radikalisme sekuler yang merebak di Indonesia. Tidak ada dibentuk badan khusus penanggulangan bahaya sekulerisme. Tidak ada detasemen khusus yang ditugaskan
untuk itu.

Apa itu radikalisme sekuler? Harvey Cox, seorang pakar sekulerisme, merumuskan 3 pilar sekulerisme, yaitu :
1. Dischanment of nature,
2. Desacralization of politics, dan
3. Deconsecration of values.

*Dischanment of nature* artinya kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh ruhani dan agama. Sekuler liberal membatasi peran agama sebatas persoalan personal. Agama hanya cukup sampai dinding masjid atau gereja. Di luar itu, akal manusia lah tuhannya. Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dari kehidupan. Ini beda tipis dengan komunisme.

*Desacralization of politics* artinya dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai spiritual. Politik semata urusan akal manusia. Agama dan segala simbolnya dilarang terlibat dalam urusan politik. Agama sendiri, politik itu wilayah tersendiri yang harus dipisahkan. Keduanya tidak bisa disatukan.

*Deconsecration of values* maksudnya tidak ada kebenaran mutlak. Nilai-nilai bersifat relatif. Doktrin ini menisbikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Bagi mereka kitab suci itu hanya buatan manusia. Oleh karena itu penganut paham ini suka mengolok-ngolok kitab suci mereka sendiri, termasuk kitab suci orang lain.

Mudah- mudahan Indonesia bebas dari ancaman ideologi sekuler radikal ini.

Wallahu a'lam bishawwab. (*)

Menanti Quantum Leap Menteri Nadiem

Penulis: Yudhi Hertanto, (*)

Akuratnews.com - BEYOND the Box! Komposisi atas pilihan Kabinet Indonesia Maju, tidak hanya keluar dari kotak - out of the box, tetapi sekaligus melampauinya.

Terlalu dini untuk menilai bagaimana performa yang akan dihasilkan melalui unjuk kinerja masing-masing menteri. Tetapi jelas diperlukan bantuan melalui banyak saran, untuk mencapai hasil terbaik.

Problem utamanya, pernyataan di bagian awal pembentukan kabinet telah jelas terbaca: Orientasi Hasil. Hal ini mengakibatkan berbagai konsekuensi turunan. Padahal, proses dan hasil adalah kesatuan seirama. Ada reaksi timbal balik antara keduanya.

Bila tidak mampu memahami relasi tersebut, reduksi makna bisa terjadi, hanya untuk mencapai tujuan, bahkan dengan segala cara yang belum tentu benar. Ada persoalan etika dibalik sebuah pertimbangan, yang tidak selalu sejalan dengan hasil.

Bagaimana pun kerancuan itu perlu dikoreksi, terutama melalui rumusan program kerja di setiap kementerian. Agar tujuan pembangunan yang besar, tidak menghilangkan esensi besar itu sendiri, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pekerjaan Rumah Mas Menteri

Salah satu sorotan tertuju pada peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terpilihnya Nadiem Makarim, yang dikenal sebagai pendiri dan CEO Gojek mendapatkan banyak pertanyaan publik.

Kesuksesan perusahaan rintisan tersebut menjadi decacorn dengan valuasi bisnis diatas 10 miliar dolar AS, adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sosok Nadiem memberi pengaruh besar di bidang digital.

Karena itu pula, keterpilihan Nadiem ditujukan bagi upaya membangun lompatan besar alias quantum leap, untuk dapat membangun sistem pendidikan nasional selaras dengan era disrupsi serta menciptakan skema link and match ke dunia industri.

Setelah sebelumnya dipisah, pendidikan tinggi kembali masuk dalam wilayah kelolaan Kemendikbud. Kompleksitas bidang kerjanya semakin meluas, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, termasuk perguruan negeri dan swasta.

Jangan lupa di dalamnya terdapat aspek pendidikan dan kebudayaan. Dengan begitu, tidak hanya akan berbicara tentang persekolahan saja, tetapi tentang pendidikan secara menyeluruh dengan perangkat tata nilai sebagai bingkai moralitas serta budaya.

Meski bukan akademisi, penunjukan Nadiem perlu diapresiasi. Tekad untuk belajar cepat di bagian permulaan kerja sebagai Mendikbud membutuhkan banyak dukungan. Era disrupsi memang melanda dunia pendidikan, tetapi tidak lantas menempatkan jawaban utama hanya pada digitalisasi sebagai medium.

Tantangan Lateral Thinking

Secara praktis, pendidikan tidak hanya dimaknai soal ijazah dan gelar akademik. Mengacu pada perkembangan di Silicon Valley, dimana Google dan Apple sebagai dua perusahaan gigantik teknologi, kini justru memulai upaya untuk melepaskan kebutuhan standar atas pendidikan formal. Situasi anomali.

Pendekatan pragmatis, sesuai tujuan atas hasil yang dibutuhkan industri adalah hal yang baik. Mampu sesuai dengan aspek demand side. Tetapi melewati proses pendidikan memang bukan semata gelar dan ijazah, melainkan mendapatkan proses pembelajaran itu sendiri sebagai sebuah upaya sadar berkelanjutan.

Ketika arah pembangunan dan visi kabinet memberikan penekanan pada inward looking atas problematika domestik, maka pola penyelesaian sebagaimana perusahaan startup lakukan perlu diuji coba.

Pola berpikir kreatif, atau yang sesuai dengan konsep Edward de Bono disebut sebagai lateral thinking, menjadi pembanding dari vertikal thinking. Dimana pada skema lateral, menggunakan abstraksi acak dan tidak sekuensial berurutan.

Berpikir tidak ajeg, karena semua lini perlu ditembus. Disini letak kerumitan dimulai, dengan cakupan nasional dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, perbaikan kualitas sumberdaya manusia kita diolah.

Jika pembangunan di periode kedua ini memang ditujukan pada kepentingan manusia, di luar infrastruktur fisik, maka sesuai dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo serta Michael Kremer, perlu pembenahan dunia pendidikan.

Penelitian tersebut, menyajikan ilustrasi tentang sekolah inpres di Indonesia (1973-1978), yang mendapatkan kesimpulan bahwa sektor pendidikan secara konsisten memberi dampak ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah terpencil - perifer.

Akankah Mas Menteri Nadiem mampu menjawab tantangan berat dari wajah pendidikan dan kebudayaan itu, sebagaimana membesarkan Gojek? Kita tentu akan menanti kiprahnya. (*(

*Penulis adalah Mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. (*)

Penulis: .....
Editor:.......

Baca Juga