Azis Syamsuddin Resmi Dicekal

AKURATNEWS - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis Syamsuddin kini tengah terseret kasus dugaan suap yang menjerat Walikota Tanjungbalai, M Syahrial dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju. Azis diduga sebagai perantara pertemuan keduanya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) pun telah menerima pengajuan permohonan pencekalan keluar negeri Azis.

"Pencekalan berlaku sejak tanggal 27 April. Sesuai peraturan, pencekalan berlaku selama enam bulan," ujar Kabag Humas Kemenkumham, Tubagus Erif kepada wartawan, Jumat (30/4).

Selain Azis, KPK juga mengajukan permohonan untuk dua nama lainnya dalam keterkaitan pada kasus yang sama. Namun Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri belum merinci siapa saja dua nama tersebut.

"Langkah pencegahan keluar negeri ini dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar saat diperlukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia," ujarnya.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, KPK sesuai tugas pokok dan kewenangannya, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

"Untuk kepentingan tersebut, KPK diberikan kewenangan melakukan cekal. Semua dilakukan untuk kepentingan memudahkan penegakan hukum," kata Firli, Jumat (30/4).

Dikatakannya, jika KPK memerlukan permintaan keterangan terhadap seseorang yang diperlukan untuk pengumpulan keterangan, apakah sebagai saksi maupun tersangka tentang apa yang diketahui, dialami atau didengar sesuai kesaksiannya.

Firli menjelaskan perihal pentingnya status cekal ini karena KPK bekerja berlandaskan pada kecukupan bukti.

"Cekal dilakukan terhadap seseorang, untuk menjamin kepentingan penyidikan, KPK tentu memintakan cekal. Hal Itu semata-mata untuk kepentingan kelancaran dan kemudahan permintaan keterangan seseorang," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga