Badko HMI Sumut Dirikan Posko Pengaduan Korban Intimidasi Pilpres dan Pileg 2019

Medan, Akuratnews.com - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara, meminta agar dalam perhelatan pesta demokrasi mendatang tidak diwarnai praktik intimidasi dan meminta Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri bersikap netral dalam Pileg dan Pilpres mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara, M. Alwi Hasbi Silalahi dalam Orasinya pada kampanye terbuka menyikapi sejumlah issu adanya praktik intimidasi untuk memilih calon tertentu yang sempat mencuat beberapa waktu lalu di Sumatera Utara.

"Penyelenggara dan aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah kongkret dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019," kat Hasbi, Rabu (20/2).

Sikap Badko HMI Sumatera Utara tersebut dilakukan menyusul pernyataan yang diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Sumatera Utara, Gus Irawan usai menghadiri deklarasi caleg PBB se-Sumut dukung Prabowo-Sandi, di Gedung IPDM, Jalan Setia Budi, Medan, pada Minggu (10/2/2019).

Saat itu Gus Irawan menyatakan demokrasi yang ada saat ini telah tercederai oleh adanya intervensi secara struktur dan masif yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Kepling di tingkat Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana," kata Gus beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penyelenggara dan pengawas harus menjamin pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Sumatera Utara bersih dari kampanye kotor, pidato penyebar kebencian, politik uang, manipulasi, pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, kekerasan, perusakan lingkungan, diskriminasi politik, yang mengakibatkan terkikisnya nilai demokrasi yang jujur dan adil.

Selain itu, tambahnya, potensi konflik terbuka antar massa pendukung kedua kubu capres dan cawapres pada saat kampanye rapat umum sangat besar dikarenakan ada fragmentasi politik masyarakat yang sudah mengidentifikasikan diri secara emosional dengan masing - masing kubu capres dan cawapres.

"Dalam kondisi tensi politik tinggi ini fragmentasi masyarakat mudah terpicu menjadi konflik sosial. Untuk itu, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum harus mengantisipasi situasi tersebut secara aktif dan responsif," ujarnya.

Untuk menjaga pesta demokrasi tetap pada nilai dan subtansi yang diharapkan masyarakat, Badko HMI Sumatera Utara membuka posko pengaduan terhadap pelanggaran yang dialami oleh masyarakat baik dalam bentuk intimidasi, politik uang maupun kampanye yang mengandung unsur perpecahan.

"Kita HMI Sumatera Utara membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami tindakan intimidasi atau politik uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," tutupnya. (Red)

Penulis:

Baca Juga