Bahas Pengamanan Pemilu 2019, Polda Metro Jaya dan Bawaslu Gelar FGD

Ilustrasi Pemilu

Jakarta, Akuratnews.com - Polda Metro Jaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan stakeholder lainnya, menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait kesiapan pengamanan Pemilu 2019, di Mapolda Metro Jaya.

"Ya jadi hari ini habis rapat FGD tentang kesiapan pemilu, keamanan pemilu apa saja yang sudah Bawaslu lakukan dan juga terkait pengamanan yang akan dilakukan polisi terkait pemilu," ujar Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (28/08/2018).

Fritz mengatakan, rapat yang digelar fokus membahas kelompok masyarakat yang membantu polisi dalam pengawasan administratif dan lainnya.

"Rapat bersifat terbuka ya, dengan banyak stakeholder, fokus kepada kelompok masyarakat yang memang selama ini membantu polisi. Polda sudah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan lah. Sekarang bagian dari bimbingan masyarakat ketemu stakeholder untuk menjaga proses pemilu damai," ungkapnya.

Fritz menuturkan, kalau melihat tren Pilkada 2018, paling banyak terjadi pelanggaran pada saat pencalonan, masa kampanye dan masa tenang.

"Paling tinggi adalah masa kampanye. Di hari pemungutan suara tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu. Tapi itu mungkin bisa dapat kita lihat karena sekarang sudah ada pengawas TPS-nya. Jadi mungkin ada peran dari pengawas TPS agar tidak terjadi pelanggaran di dalam proses hari pemungutan suara," katanya.

Fritz menuturkan, dalam rapat belum dibahas terkait pengamanan khusus dalam pemilu. "Belum, kita belum sampai ke sana. Jadi memang polisi harus menyiapkan pemilu ini kan ada 28.000 TPS dan itu berbeda dengan misalkan di Pilkada DKI hanya 15.000 TPS, di sini 28.000 TPS. Jadi banyak yang harus disiapkan Polda Metro Jaya dalam proses pengamanan," jelasnya.

Ihwal tagar #2019GantiPresiden, Fritz mengatakan, Bawaslu menilai sampai saat ini tidak bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena tidak masuk dalam kampanye.

"Kami berpendapat itu bukan lah termasuk dalam kampanye sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 7 Tahun 2017. Mungkin dalam proses penyampaian ada pasal-pasal KUHP yang dilanggar, ada intimidasi atau pertemuan tidak memakai izin. Ini kan harus lihat bahwa ada spektrum UU di mana Bawaslu bisa bertindak, dan ada spektrum di luar UU, itu adalah bagian daripada kepolisian," katanya.

"Jadi kami harapkan kerjasama teman-teman kepolisian untuk tetap tegas dan dapat menindak apabila misalnya, dalam bagian menyampaikan ekspresi tersebut, ada pihak yang tidak taat pada peraturan dan perundang-undangan," tambahnya.

Menyoal kegiatan #2019GantiPresiden di Surabaya, yang menuai pro dan kontra sehingga polisi melakukan penyekatan, Fritz mengatakan, Bawaslu selalu meminta adanya kampanye damai dan pemilu damai.

"Itu adalah usaha kami semua dan kami mengapresiasi semua pihak yang tidak ingin terjadinya clash, dan kita tidak mau terjadi bentrokan antara pendukung. Tapi dalam kacamata kami, itu masih kewenangan polisi untuk mengambil tindakan. Bawaslu kan patokannya UU Nomor 7. Jadi kalau teman-teman ini melanggar KUHP, ya silakan polisi bertindak. Kalau ada pelanggaran UU Nomor 7, di situ baru Bawaslu yang bertindak," tandasnya. (Jar)

Penulis:

Baca Juga