Bahas Program Kerja, Benahi Struktur, LAKRI Gelar Rapim Terbatas

Rapat Pimpinan Terbatas LAKRI. (foto Istimewa).

Bandung, Akuratnews.com - Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) melakukan konsolidasi dan akselerasi program kerja 5 tahun kedepan sebagai bentuk semangat dan Konsistensi LAKRI dalam menegakan supremasi hukum dan usaha memberantas perilaku Korupsi di indonesia.

Dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan LAKRI se Indonesia termasuk Ketua Dewan Pertimbangan DPN LAKRI Fifi Sofiah. Acara ini digelar di Villa Imah Hills, Kampung Coblong Pamoyanan, Desa Marga Mekar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa barat, berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 12-15 Oktober 2019.

Pembenahan dan Penyegaran LAKRI

Ketua Umum DPN LAKRI, HM. Steven Samuel Lee Lahengko SH berharap kepada segenap pimpinan LAKRI di tingkat provinsi hingga Kabupaten/kota serta pengurus pusat yang hadir pada rapat terbatas itu, mampu meningkatkan kompetensi terkait dengan pendidikan dan pelatihan investigasi.

"Dalam hal ini penting pembenahan dan penyegaran keorganisasian terutama struktur di internal agar kedepannya LAKRI lebih solid dan profesional dalam melakukan tugas investigasi dan pencegahan korupsi." ujar Steven Samuel Lee Lahengko.

Dia meminta agar para pimpinan LAKRI dapat melakukan pembenahan struktural dan menempatkan personal sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Kita akan membahas sejumlah agenda penting diantaranya penyegaran dan pembenahan serta pemberdayaan SDM dan peningkatan kemampuan usaha mandiri melalui wadah koperasi LAKRI yang bertujuan untuk memperkuat pondasi ekonomi dan sumber pendapatan yang halal dan tidak mengikat.

Menurut Steven, pentingnya kader-kader LAKRI mampu membuka selebar-lebarnya jaringan dari hulu hingga ke hilir untuk dilakukannya pendekatan dan bersinergi dengan para pemangku jabatan (stake holder) di pemerintahan atau pengusaha swasta.

"Rencana yang menjadi program LAKRI tersebut akan bermuara dan menyentuh kepentingan organisasi dan kesejahteraan pengurus serta anggotanya ke depan." tandas Steven.

Program Kerja dan Kesejahteraan Anggota

Sementara Sekretaris Jenderal DPN LAKRI, Bejo Sumantoro mengatakan, LAKRI sudah merencanakan sejumlah program kerja dan akselerasi kegiatan, diantaranya dengan melakukan revitalisasi dan pembenahan struktur DPN, DPP dan DPK/Kabupaten.

Bahkan untuk program jangka panjang, kata Bejo, akan mendirikan Organisadi Underbow yakni Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Republik Indonesia, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) LAKRI, yang nantinya menjadi garda terdepan LAKRI dalam pion menegakkan supremasi hukum dan pencegahan korupsi, sekaligus sebagai pembelaan kader-kader LAKRI yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

"Itu prioritas kami, bagaimana kedepannya pengurus dan anggota LAKRI lebih nyaman dan profesional dalam menjalankan tugasnya di lapangan,” kata Bejo.

Bejo berharap, kepengurusan LAKRI nantinya dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan investigasi bergabung dengan lembaga-lembaga lainnya yang di selenggarakan KPK, BPK dan PPATK, serta menyelenggarakan roadshow ke seluruh daerah dimana LAKRI berada. Menurut Bejo, bersamaan dengan itu, akan segera dibentuk wadah koperasi Anti Korupsi.

"Kami berharap ini semua bukan sekedar wacana, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan ini dapat terwujud sesuai dengan komitmen pengurus dan seluruh anggota," tandas Bejo.

Dukung Revisi UU KPK

Terkait dengan Pro dan Kontra terhadap usulan DPR RI mengenai revisi UU KPK, Wakil Ketua Umum DPN LAKRI Ical Syamsudin mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu khawatir dan merasa dikebiri dengan adanya revisi Undang-Undang tentang KPK.

"Apalagi, revisi UU KPK itu sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)." kata Ical.

"KPK tidak sendirian dalam menangani kasus-kasus korupsi, tetapi ada institusi lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, yang bertanggung jawab dalam melawan tindak pidana korupsi," terangnya.

Menurut Ical, dalam menangani kasus-kasus megakorupsi, KPK tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus bersinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas yang serupa. Pasal-pasal yang akan direvisi itu terbaca bahwa di era digitalisasi sudah semestinya KPK bersinergi dengan institusi lain.

"Karena memperkuat di sini bukan berarti RUU harus dirancang dan dipaksakan untuk membuat KPK menjadi lembaga negara yang superbody. Bersinergi juga harus dipahami bahwa suatu upaya pemberantasan korupsi itu agar jalannya tidak sempoyongan dan berjalan sempurna, maka harus dilakukan secara komprehensif," katanya.

Menurut Ical, usulan DPR untuk melakukan revisi UU KPK harusnya disambut baik. Kini tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi) setuju atau tidak.

"Kalau Presiden Jokowi konsisten dalam memperbaiki bangsa ini, idealnya beliau memerintahkan menterinya untuk duduk bersama para anggota DPR membahas RUU KPK," katanya.

KPK merupakan lembaga di hulu yang menyadarkan orang-orang agar tidak berlaku koruptif dan bukan menunggu di hilir untuk menangkapi siapa-siapa yang korupsi.

"Di sini kita jangan berburuk sangka bahwa RUU ini kepentingan siapa, tetapi yang harus dipahami bahwa RUU yang sekarang itu eksistensinya jauh lebih komprehensif dibanding UU KPK yang lahir sebelumnya," kata Ical. Menurut dia, revisi UU KPK sekarang jauh lebih komprehensif dibanding UU KPK sebelumnya.

"Atas dasar itu, RUU KPK yang komprehensif adalah sebuah keharusan demi perbaikan negeri ini ke depan. Maka dengan demikian pada Rapat Pimpinan Terbatas LAKRI hari pentingnya kami tegaskan untuk mendukung revisi UU KPK dan semangat berantas korupsi serta melakukan upaya bersama pencegahan tindak perilaku korupsi." tandasnya. (*)

Penulis: .....
Editor:Hugeng Widodo

Baca Juga