Bangun Terminal Khusus, PT. PMA Gelar Konsultasi Publik

Morowali, Akuratnews.com - Guna mendukung kegiatan penambangan batuan, PT. Prima Mineral Abadi (PMA) Site Were'ea menggelar konsultasi publik yang dilaksanakan di Kantor Desa Were'ea, Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis sore, (05/09/2019).

Konsultasi publik tersebut, dihadiri Kadis Lingkungan Hidup Daerah Morowali yang diwakili oleh Kasi Perencanaan Pengkajian dan Penghitungan Dampak Lingkungan, Anwar Saimu, Camat Bungku Pesisir diwakili oleh Sekcam, Mosa, S.Pd, MSi, Kapolsek Bungku Selatan Ipda Budi Prasetyo, SH.

Selain itu, kagiatan tersebut dihadiri Pemerintah Desa Were'ea, Ketua BPD Were'ea bersama anggota, Site Manager PT.PMA Abd.Gafur H. Masakirang, serta masyarakat Were'ea secara keseluruhan berjumlah 30 an orang.

Sekcam Bungku Pesisir, Mosa, S.Pd, MSi dalam sambutannya mengatakan, bahwa konsultasi publik merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan aktivitas penambangan. Sebab, pastinya aktifitas pemandangan sangat berdampak kepada masyarakat.

"Kehadiran kita hari ini untuk memberikan masukan kepada Tim Kajian AMDAL, guna meminimalisir dampak yang akan timbul nantinya," kata Sekcam Bungku Pesisir, Mosa saat sambutan pembukaan konsultasi publik PT. PMA.

Ia berharap, kepada masyarakat serta pemerintah yang hadir ini untuk memberikan masukan kepada Tim Kajian AMDAL PT. PMA. "Dan menyarankan, agar penerimaan karyawan dapat memprioritaskan masyarakat lokal," tuturnya.

Sementara itu, Kasi Perencanaan Pengkajian dan Penghitungan Dampak Lingkungan, Anwar Saimu menuturkan, tujuan dilaksanakan konsultasi publik dokumen AMDAL merupakan dasar pimpinan untuk mengambil keputusan.

"Konsultasi Publik sudah diatur pada Permen LH No.17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Dengan adanya Penambangan Pasti akan menimbulkan Dampak Positif dan Negatif," terangnya.

Untuk lebih jelasnya, tambahan, akan disampaikan tim kajian AMDAL. Namun, Ia mengingatkan, agar tim kajian AMDAL tidak hanya mengkaji sekitar perusahaan saja. Tapi, termasuk Desa dan wilayah tetangga yang tidak bersentuhan langsung.

"Dan penerbitan ijin terminal khusus harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Sebab dokumen AMDAL merupakan, dokumen perencanaan sebelum kegiatan Penambangan dilaksanakan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Bungku Selatan, Ipda. Budi Prasetyo menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di Desa Buleleng. Kepolisian mendukung dalam menciptakan situasi tetap kondusif.

"Keamanan itu sangat mahal, keamanan ini bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata, tapi semua pihak. Kami dari pihak Kepolisian, membuka diri baik dari pihak masyarakat atau perusahaan demi keamanan dan kertiban diwilayah ini," jelasnya.

Disisi lain, pihak perusahaan PT. PMA mengaku, berupaya membangun kerjasama dibilang kesehatan dengan memberikan fasilitas. Pada bidang pendidikan berupaya akan memberikan warna yang baru dengan berkoordinasi dengan tenaga pendidik. Dan berjanji akan memperhatikan bidang pertanian dan kelautan.

"Terkait CSR (Corporite Sosial Responsibility), pihaknya akan fokus pada program pemberdayaan masyarakat. Harapan kami kepada masyarakat, apabila ada sesuatu agar segera dikordinasikan. Kita dari pihak perusahaan tidak menutup diri," pungkasnya.

Penulis: Wardi Bania
Editor: Redaksi

Baca Juga