Bantah Pailit, PT Harmas Jalesveva Lanjut Kasasi

Presiden Komisaris PT Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana, saat menjelaskan lokasi Tower yang menjadi perkara kepailitan, didampingi oleh Direktur PT. Harmas Jalesveva Samuel Maruli (kedua kanan), Kuasa Hukum PT. Harmas Jalesveva Wahab Abdillah (Kiri) dan Tim Advokat Andre Nugroho (kanan) saat menggelar konferensi pers terkait keputusan pailitnya PT. Harmas Jalesveva di Jakarta Pusat, Selasa (16/6).

Jakarta, Akuratnews.com -  Perkara yang telah mendera perusahaan Pengembang dan pengelola Gedung One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence, PT. Harmas Jalesveva akhirnya melakukan jalur Hukum Kasasi, akibat dari putusan Pailit yang telah diketuk palu oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2020/PN.Niaga. lkt. Pst.

Keputusan yang diambil oleh PN Niaga Jakarta Pusat ini dinilai janggal. Bagaimana tidak, Perjanjian Perdamaian PT. Harmas Jalesveva dengan Para Kreditur yang disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : SS/Pdt.Sus-PKU/2018/ PN.Niaga. Jkt.Pst. dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Kuasa Hukum PT Harmas Jalesveva Wahab Abdillah dari KD Wardhani Law Office, bahwa Pemohon II, Nyonya Farida Soemawidjaya yang tidak mempunyai legal standing dalam perkara pembatalan perjaniian perdamaian karena nama yang bersangkutan tidak ada atau tidak tercantum dalam perjaniian homologasi berdasarkan Putusan Niaga Nomor; 55 /Pdt.Sus-PKU/2018/ PN.Niaga. Jkt.Psr.

“Selain itu Pemohon I, Nyonya Agustin Farida, tidak mempunyai tagihan berupa nilai uang yang telah jatuh tempo. Ny. Agustin Farida belum melunasi/menyelesaikan biaya administrasi  pada saat penyelesaian pembangunan, sehingga PT. Harmas Jalesveva belum mempunyai kewajiban untuk membayar denda keterlambatan, karena syarat untuk pengajuan permohonan Pailit sesuai dengan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 adalah harus sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” ujar Wardhani, kepada awak media, di Jakarta (16/6).

Untuk itu, pihaknya telah melakukan Kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Pengadilan Niaga dengan nomor register 25 Kas/PdtSus Pailit/ZOZO/PN. Niaga.]kt.Pst. Jo. Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst, Jo. Nomor 55/Pdt.Sus-PKU/2018/ PN.Niaga. lkt.Pst, tertanggal 15 luni 2020.

“PT. Harmas Jalesveva menjamin 100% terhadap pihak-pihak yang telah membeli dan atau yang telah menghuni aset PT. Hamas Jalesveva,” katanya.

Pihaknya menilai, upaya hukum yang harus dilakukan jika tenjadi sengket adalah melalui pengadilan negeri bukan pengadilan niaga karena tidak sederhana (sumir), hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga