Banyak Data BPJS Ketenagakerjaan Tak Sesuai

Bantuan Langsung Tunai Pekerja Berpotensi Tak Tepat Sasaran

Jakarta, Akuratnews.com - Kebijakan pemerintah yang akan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja swasta bergaji di bawah lima juta menyimpan kerentanan dan kecemburuan sosial.

"Sebenarnya ini kebijakan yang bagus, tapi sangat rentan terhadap ketidaktepatan sasaran dan kecemburuan sosial,” ujar Sekjen Fitra, Misbah Hasan di Jakarta, Sabtu (8/8).

Menurutnya, masalah program ini terletak pada data yang menjadi dasar pemberian bantuan. Rencananya, pemerintah menggunakan basis data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Faktanya, ungkap Misbah, hingga saat ini masih banyak perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, ada kemungkinan bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

”Jadi ada potensi banyak pekerja yang mestinya harus menerima tapi justru tidak menjadi sasaran program karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Misbah.

Belum lagi, selama ini umum diketahui banyak perusahaan yang melaporkan gaji karyawan tidak di angka sebenarnya. Tujuannya jelas, untuk mengurangi nilai premi atau iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mesti dibayarkan. Artinya, ada potensi penerima bantuan ini justru mereka yang pendapatannya sebenarnya sudah tinggi alias di atas Rp5 juta.

Kerentanan lain, lanjut Misbah, yang memperoleh dukungan anggaran pemerintah ini adalah pekerja-pekerja perusahaan besar yang biasa mengemplang pajak, atau perusahaan yang dengan skema PEN juga mendapatkan keringanan pajak, dana talangan, dan sebagainya.

”Jadi mereka untung dobel. Lobi-lobi pengusaha besar juga bisa terjadi agar pekerjanya diprioritaskan mendapat support dana ini,” katanya.

Mengingat besarnya potensi salah sasaran terkait validitas data tersebut, Fitra menyarankan pemerintah menjalankan program ini sangat hati-hati

Pemerintah dimintanya harus mencari cara memperoleh data yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Data BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan jumlah pekerja bergaji di bawah Rp5 juta sebanyak 13,8 juta orang, dikatakan Misbah perlu diverifikasi dan divalidasi ke perusahaan-perusahaan.

”Atau dengan cara lainnya lewat membuka peluang bagi perusahaan melaporkan data pekerja mereka yang pendapatannya di bawah Rp5 juta,” ujar Misbah.

Langkah lain yang adalah membangun komunikasi dengan serikat pekerja/serikat buruh untuk pendataan/pengaduan/pengawasan pekerja yang berhak namun belum masuk daftar penerima.

"Berikutnya, harus ada posko pengaduan bagi pekerja formal/informal yang dirugikan, yang seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya," pungkasnya.

Contoh terdekatnya terlihat dari puluhan ribu buruh di Jawa Tengah yang terancam tidak dapat insentif lantaran belum tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 Jateng, Suharno mengungkapkan, ada puluhan ribu buruh di Jawa Tengah yang gigit jari tak mendapatkan insentif ini.

Sudah menjadi rahasia umum jika penerima sejumlah bantuan tersebut adalah buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Permasalahnnya di situ, ada puluhan ribu buruh yang berada di perusahaan kecil dan tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan," ujar Suharno.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga