Banyak Dalil Ditolak MK, BW Keukeuh Sebut Pihak 01 Curang

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto bersikukuh video dari masyarakat yang dijadikan barang bukti di Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bukti kecurangan pelaksanaan pilpres.

Namun Bambang menolak pernyataan hakim MK tentang video tersebut tidak berdampak langsung dengan rekapitulasi suara.

"Rekaman-rekaman video di masyarakat itu menunjukkan ada fakta kecurangan. Tapi rekaman di masyarakat kan tidak bisa dikaitkan langsung bahwa ini mengakibatkan kurangnya suara. Tapi fakta kecurangan itu terbukti sebenarnya," kata Bambang ketika jeda persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut Bambang, video kecurangan itu seharusnya juga mendapat penjelasan dari pihak termohon (KPU) dan terkait (paslon 01 Jokowi-Maruf). Bambang menyebut karena yang memiliki alat dan struktur kecurangan merupakan kedua pihak tersebut.

"Kalau masyarakat dituntut lebih detail, ini siapa, di mana segala macam itu yang dari awal kita kemukakan. Yang punya alat dan struktur itu adalah pihak termohon dan pihak petahana. Itu sebabnya share mengenai pembuktian itu harus dilakukannya tidak hanya oleh pemohon karena fakta kecurangannya masif di mana-mana," paparnya.

"Coba lihat, mahkamah tidak pernah berani mengatakan bahwa kecurangan ini tidak faktual. Cuma selalu dikatakan kecurangan itu berakibat langsung enggak dengan suara. Tapi kecurangan itu tidak pernah bisa dibantah," tambah Bambang.

Sebelumnya, MK menolak dalil permohonan BPN yang menyatakan paslon 02 Prabowo-Sandi kehilangan suara sebanyak 2.871 dalan satu hari. Salah satu yang menjadi alat bukti untuk menguatkan dalil tersebut merupakan video yang diunggah seseorang di laman facebook.

Mahkamah memandang bukti tersebut hanya narasi yang bercerita adanya akun Facebook yang bertambah dan hilangnya suara paslon.

"Narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan masing-masing paslon. Dengan demikian, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim MK Enny Nurbaningsih.

Penulis: Redaksi

Baca Juga