Opini

Basa Basi Rekonsiliasi ?

Opini, Akuratnews.com - Ada banyak sudut pandang, apabila kita melihat, pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun Mode Raya Terpadu (MRT), Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/07) kemarin. Pertama, pertemuan itu dapat diartikan sebagai upaya Prabowo melakukan komunikasi politik sebagai 'Bargening' terhadap Jokowi. Ya, meskipun pertemuan itu tidak bersifat formal, namun secara tersirat, komunikasi politik antara keduanya, sudah terjalin. Artinya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Ini akan berlanjut di lain waktu.

Kedua, bisa sebagai upaya Prabowo 'Memotong' Parpol Pendukungnya (Koalisi Adil Makmur) di Pilpres 2019 kemarin, yang mulai berbalik arah mendukung pemerintah, dan berharap dilibatkan dalam kabinet, agar tidak sama sekali, dilibatkan dalam Kabinet. Sebut saja Parpol yang berbalik arah menyatakan dukungan dan berharap dilibatkan dalam Kabinet Jokowi itu, adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.

Ketiga, bisa sebagai upaya Prabowo melobi atau membuka komunikasi awal, dengan motif memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Sihab (HRS) dari Arab Saudi, tanpa adanya 'embel-embel' apapun. Keempat, pertemuan ini juga bisa sebagai upaya menurunkan tensi politik ditingkat akar rumput, yang saat ini masih belum cair.

Selama berlangsungnya pagelaran Pilpres 2019 ada banyak fenomena politik yang sangat menghawatirkan, bangsa ini hampir terbelah, apalagi pada saat ada kerusuhan pada 22 Mei 2019, dimana berlangsungnya proses sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Sekalipun empat sudut pandang ini masih bersifat spekulatif, kemungkinan-kemungkinan diatas bukan tidak mungkin dapat terjadi. Kenapa demikian?. Karena, semua dinamika politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari pada pemenuhan atas kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, suhu dan dinamika politik Indonesia ini dapat diukur dan terukur.

Terlepas dari semua motif dan empat sudut pandang, yang disebutkan diatas. Agenda Rekonsiliasi kebangsaan yang selama ini disuarakan oleh semua pihak, telah dilakukan oleh kedua tokoh bangsa, Jokowi dan Prabowo. Sebab upaya memulihkan hubungan agar kembali seperti dalam keadaan semula sudah terjadi.

Pada konteks berbangsa dan bernegara, Rekonsiliasi dapat dipahami sebagai upaya menyatukan yang pecah, menyulam yang sobek, memperbaiki yang retak. Ada pun objek mempersatukan, menyulam dan memperbaiki yang retak, itu di sematkan pada bangsa dan negara.

Ada yang menarik untuk disimak, apabila melihat pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, di Lebak Lubus, kemarin. Adalah pernyataan dua tokoh yang disampaikan dalam konferensi pers, yang penuh dengan isyarat dan sangat perlu ditafsirkan secara politik.

"Menjadi Presiden itu mengabdi, masalah yang dipikul besar. Kami siap membantu bila diperlukan, demi kepentingan rakyat. Kami juga minta maaf kalau kami mengkritisi bapak (pemerintah) karena demokrasi membutuhkan 'check and balance'." Demikian disampaikan Prabowo. Menurut pandangan penulis, apa yang disampaikan Prabowo dalam konferensi pers, disatu sisi mengharap, disisi lain gengsi.

Sebagai rival  politik Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo sendiri siap masuk pada lingkaran kekuasaan (terlibat di Kabinet), apabila diberikan tawaran oleh Jokowi, selain itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini juga siap berada di luar limgkaran kabinet, menjadi oposan. Keinginan Prabowo di dalam kekuasaan (Kabinet) dan di luar kekuasaan (oposisi) menurut pandangan penulis sangat berimbang.

Namun demikian, keinginan Prabowo ini juga secara tersirat, masih menutup pintu. Jokowi yang saat ini merupakan pemenang Pilpres 2019, justru masih belum berani mengambil keputusan politik, tanpa melibatkan Koalisi Indonesia Kerja. Tidak keterlaluan apabila penulis menyebut Jokowi masih berada di ketek Koalisi Indonesia Kerja, yang merupakan kumpulan Parpol pendukungnya di Pilpres 2019 kemarin.

Menjadi hal biasa, apabila Jokowi masih belum berani mengeluarkan sikap dan keputusan politik. Sebab, diakui atau tidak, kemenangan Jokowi menjadi Presiden tentu tidak dapat dilepaskan dari peran semua Parpol pendukungnya, yang terhimpun dalam Koalisi Indonesia Kerja. Apalagi, saat ini apabila kita melihat jumlah Parpol pendukung Jokowi ini, lebih banyak dibandingkan dengan Parpol pendukung Prabowo.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin, pengisian Kabinet di pemerintahan Jokowi kedepan ini, lebih diprioritaskan kepada Parpol pendukung Jokowi dalam Koalisi Indonesia Kerja terlebih dahulu. Ini artinya, bisa dikatakan bahwa, Kabinet kerja tanpa kehadiran Parpol-Parpol pendukung Prabowo juga akan tetap berjalan, dan saat ini porsi Kabinet sudah sangat penuh.

Sebenarnya, yang menjadi penting dan utama dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo ini, bukanlah soal permintaan jatah, akan tetapi tentang bagaimana pertemuan kedua tokoh bangsa ini, bisa mendinginkan suasana politik saat ini. Selain itu, pertemuan antara keduanya juga, seharusnya menjadi lembaran baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, penulis sangat mengapresiasi pertemuan dua tokoh bangsa itu.

Sebab, mereka berhasil memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia, terutama pendukung militan masing-masing. Bahwa, politik itu seadanya, persatuan itu selamanya. Sebab, subtansi dari pada Rekonsiliasi bukanlah soal bagi-bagi kursi, menjadi oposisi, maupun bagaimana berkuasa. Melebihi hal itu, Rekonsiliasi harus menjadi ajang pemersatu bangsa.

Baca Juga