Batal ke DPP Nasdem, Buruh Longmarch ke Istana Protes Impor Beras

Kantor DPP Nasdem di Gondangdia Jakarta Pusat tampak dijaga sejumlah massa menjelang unjuk rasa KSPI dan FSPMI, Senin (1/10/2018). Foto: Yusuf Tirtayasa/Akuratnews.com
Kantor DPP Nasdem di Gondangdia Jakarta Pusat tampak dijaga sejumlah massa menjelang unjuk rasa KSPI dan FSPMI, Senin (1/10/2018). Foto: Yusuf Tirtayasa/Akuratnews.com

Jakarta, Akuratnews.com - Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memindahkan lokasi unjuk rasa menentang impor beras yang rencananya di Kantor DPP Partai Nasdem, ke Istana Negara. Hal ini dilakukan lantaran di sekitar titik awal banyak massa lain berseragam Nasdem.

Buruh khawatir, jika dipaksakan akan terjadi konflik horisontal. "Dalam hal ini buruh lebih memilih untuk menghindari terjadinya gesekan dan kekerasan," ujar Sekretaris Jenderal FSPMI, Riden Hatam Aziz dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/10/2018).

Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, akhirnya titik kumpul dilakukan di Tugu Tani. Pantauan Akuratnews.com, saat ini massa buruh sudah berada di Kompleks Bank Indonesia setelah sebelumnya longmarch dari Kementerian Perdagangan.

Dalam aksinya, buruh meminta agar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menindak tegas kadernya yang menjadi Menteri Perdagangan yakni Enggartiasto Lukita terkait kebijakan impor. Selain itu, buruh juga menolak kriminalisasi mantan Menko Maritim Rizal Ramli lantaran menolak impor yang diduga dilakukan Partai Nasdem .

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi di Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Istana Negara adalah untuk menghentikan impor beras, bawang, daging, dan komoditas bahan pokok lain. "Kami akan melawan mafia impor dan mendesak Pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan energi nasional," ujarnya.

"Buruh juga meminta turunkan harga barang dan listrik, serta jangan impor," tambah dia.

Adapun isu lain yang diangkat adalah menolak pertemuan IMF-World Bank di Bali yang dinilai buruh menghambur-hamburkan uang APBN. Keberadaan IMF - World Bank, menurut Iqbal, tidak dibutuhkan oleh Indonesia maupun dunia.

"Kami juga menolak rekomendasi IMF - World Bank yang ingin menghapuskan upah minimum dan membebaskan penggunaan buruh outsourcing sebebas bebasnya," pungkasnya.

Setelah ke Kantor Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia, buruh akan bergerak ke Istana Negara. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga