Pasca Rusuh Papua dan Papua Barat

Batasi Sementara Akses Internet Dipandang Upaya Konstitusional

Jakarta, Akuratnews.com - Keputusan pemerintah melalui Kementerian Komukasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sementara akses internet di Papua dan Papua Barat dipandang sebagai upaya konstitusional demi menjaga stabilitas kemanan di dua wilayah tersebut.

"Pemicu konflik yang terjadi di Papua hari ini salah satunya lantaran dipicu beberapa informasi sesat atau hoax seperti perusakan bendera Merah Putih oleh mahasiswa Papua di Surabaya ataupun soal penangkapan mahasiswa Papua. Era infomasi seperti sekarang ini dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintah Jokowi bekerja secara baik. Salah satunya dengan menyebarkan berita sesat," ujar pengamat Kebijakan Publik Univeraitas Bung Karno, Cecep Handoko di Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut dia, upaya pemerintah meredam gejolak yang terjadi di Papua tidak akan efektif jika para pihak yang tidak suka terhadap pemerintah terus menyebarkan hoax atau berita bohong. Apalagi, lanjut Cecep, Jokowi punya komitmen terkait pembangunan di Papua.

“Komitmen Jokowi membangun Papua bukan pepesan kosong dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Di periode pertama jelas Jokowi tercatat belasan kali bolak-balik ke ke Papua, hasilnya BBM satu harga, trans Papua dan keberhasilan disektorlainnya," ujarnya.

Cecep berpendapat tidak sederhana untuk membaca situasi nasional saat ini, apalagi ada beberapa pihak yang kurang suka atas terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kalau cuma sebatas soal divestasi Freeport kita pasti tahu siapa saja pemainnya. Tapi apa yang terjadi saat ini lebih dari itu, ada upaya - upaya dari dalam negeri sendiri menekan Jokowi, bahkan mungkin skenario besarnya menggagalkan upaya pelantikan," tegasnya.

Cecep melihat renteran peristiwa yang memicu kegaduhan sosial dan politik terjadi akhir - akhir ini cukup sistematis.

"Sebenarnya saya tidak mau menerka-nerka tapi dengan semua peristiwa yang terjadi saat ini dari mulai kasus PLN, video UAS dan yang terbaru di Papua sepertinya arahnya sama yakni mencoba mengaduk emosi masyarakat untuk kemudian terjadi konflik horizontal," jelasnya.

Cecep menyayangkan statmen beberapa pihak yang mengatakan bahwa pemblokiran internet merupakan bentuk perampasan demokrasi.

"Ingat loh Indonesia ini punya aturan main yang dilahirkan dari proses-proses demokratis, apalagi hal itu berkaitan dengan stabilitas politik. Artinya langkah pemerintah saat ini sudah tepat. jadi jangan cuma teriak-teriak soal demokrasi. Di satu sisi mereka tidak menghormati produk demokrasi," pungkasnya.

Penulis: Redaksi

Baca Juga