Berita Sidoarjo

Bawa 10 Tuntutan, Mahasiswa PMII Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati Sidoarjo

Cak Nur (tengah, berkopyah) bersama para aktivis PMII yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sidoarjo. (Wachid Yulianto/Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, di Jalan Gubernur Suryo, Sidoarjo, Kamis (5/7/2019).

Para Aktivis PMII itu melakukan unjuk rasa sembari meneriakkan yel - yel, mendesak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah dan H. Nur Ahmad Syaifuddin serius memperhatikan sepuluh tuntutan mereka berkaitan persoalan yang ada di Sidoarjo.

Meski, sempat diwarnai insiden antara mereka dengan aparat Satpol PP, akibat dipicu ulah segelintir orang dari mereka yang memaksa masuk, dengan merobohkan pintu pagar kantor Pemkab. Namun, Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin, akrab disapa Cak Nur ini tetap menemui mereka.

Dalam pertemuan mereka dengan Cak Nur, didampingi Asisten II (Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Setda Sidoarjo, Benny Airlangga, mereka mendesak Bupati H. Saiful Ilah dan Wakil Bupati (Wabup) H. Nur Ahmad Syaifuddin untuk memperhatikan tuntutan mereka.

Adapun tuntutan mereka, adalah:

1. Percepat pendirian RSUD wilayah Sidoarjo Barat tanpa menggunakan sistim KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha);

2. Relokasi PKL Gading Fajar demi terwujudnya sentra ekonomi terpadu/UMKM di Sidoarjo;

3. Realisasi frontage road Gedangan - Waru sebagai pengurai kemacetan jalan;

4. Optimalisasi program wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat kurang mampu di Sidoarjo;

5. Kesejahteraan tenaga pendidik (guru) di Sidoarjo;

6. Revitalisasi pengelolaan sampah di Sidoarjo;

7. Tolak outsourching di Sidoarjo, pemerintah tegas menerapkan UMK secara menyeluruh perusahaan - perusahaan yang berada di wilayah Sidoarjo;

8. Mendesak Pemkab Sidoarjo membentuk panitia khusus dalam mengelola, mengawal dan pengawasan aset - aset daerah yang ada di Sidoarjo;

9. Penghapusan desa yang sudah tidak aktif masih terdata sebagai penerima anggaran daerah. Desa - desa yang telah terdampak, antara lain: Siring, Besuki, Kedung Bendo, Reno Kenongo dan Pejarakan;

10. Memaksimalkan kinerja SKPD dalam penyerapan APBD sehingga tidak terjadi silpa.

Menanggapi terjadinya insiden dan tuntutan mahasiswa anggota PMII Sidoarjo tersebut, Cak Nur mengapresiasi sekaligus mengingatkan pelaku unjuk rasa.

"Aspirasi mereka cukup bagus dan patut untuk diperhatikan, tapi lain kali jika ada cita-cita yang baik harus pula disampaikan dengan baik. Jadi, tidak perlu timbul insiden," harapnya. **

Baca Juga