Pemilu 2019

Bawaslu: Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Depok Karut Marut

Suasana Pemungutan Suara di TPS 060 Rawamangun Jakarta Timur / Foto: Akuratnews.com

Depok, Akuratnews.com - Pelanggaran yang tidak sedikit terjadi pada proses gelaran Pemilu 2019 di Kota Depok, serta minimnya pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi)pada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah memcuatkan anggapan bahwa gelaran Pemilu 2019 di Depok Karut Marut.

Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mencatat sedikitnya terjadi 30 pelanggaran pada gelaran pesta demokrasi rakyat 2019 di Depok. Soal penyelenggaraan Pemilu 2019 yg karut marut itu pun diakui baik pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mau pun Bawaslu Kota Depok.

"Kami melihat tidak sedikit dari penyelenggara Pemilu tingkat wilayah di Depok masih belum benar-benar paham pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019. Lantaran itu juga pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 di Depok jadi karut-marut",ucap Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini pada Akuratnews.com, Senin sore, (22/4/2019).

Karena itu, Luli mengatakan tidak sedikit juga terjadi bentuk pelanggaran pada tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 dan lokasinya juga hampir merata di wilayah Depok.

Dirinya mencontohkan terjadinya pelanggaran seperti, pembukaan kotak suara tanpa ada berita acara, kotak suara yang tidak terkunci saat berpindah tempat.

Bentuk pelanggaran juga terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mau pun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

PPS dan KPPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditempat kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum sesuai amat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maupun Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara.

"Mayoritas hal itu masih belum dilakukan oleh pihak PPS. Padahal, sanksi hukumnya jelas ada dan tercantum dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 508. Saksi pidananya kurungan paling lama 1 tahun", jelasnya.

Tak hanya pelanggaran, Luli juga menyebut masalah kesiapan penyediaan logistik pemilu yang juga terjadi dibanyak tempat yang berdampak pada suksesi penyelenggaraan pemilu di Depok.

Masih minimnya kesiapan penyediaan logistik pemilu seperti, terjadinya kekurangan bilik suara, tinta suara yang seharusnya tiap TPS ada dua tinta, jadi hanya satu, demikian juga dengan kurangnya formulir C1 yang harusnya didapat para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Padahal, lanjut Luli, pada pasal 390 ayat 2 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 jelas disebut bahwa tiap KPPS wajib memberikan satu exslemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara ke PTPS pada hari yang sama.

"Padahal, jika hal tersebut tidak dilakukan, saksi hukumnya pun sudah jelas tertuang sesuai regulasi UU Pemilu 2017", jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengakui bahwa kondisi karut-marut gelaran Pemili 2019 memang terjadi di Depok. Dan kejadian serupa juga dialami oleh semuanya.

"Karut-marutnya logistik tak hanya terjadi di Depok, semua mengalami. Kekurangan logistik dapat ditanggulangi. Tak ada pelaksanaan pemilu yang sempurna, tapi kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk yang terbaik bagi bangsa," kata Nana.

Kepada masyarakat kota Depok pihak Bawaslu memberi apresiasi yang besar karna telah turut membantu mngawasi Pemilu Serentak 2019 di Kota Depok serta melaporkanya pada Bawaslu Kota Depok.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu" tutup Ketua Bawaslu Kota Depok.

Penulis: Eko Ahdayanto
Editor: Alamsyah

Baca Juga