Bayar Keamanan Ratusan Miliar, DPR Rugikan Negara

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menghabiskan uang negara sebesar Rp 106,6 miliar untuk jasa tenaga keamanan dalam 4 tahun sejak 2014 - 2017. Hal itu membuat DPR dianggap boros dan nerugikan negara.

"Duit ratusan miliar tersebut rasanya terlalu besar dan mubazir hanya untuk keamanan kelompok pejabat paling malas ini," kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman kepada Akuratnews.com, Senin (26/11/2018).

Pihaknya menyayangkan dana yang telah dihabiskan tersebut tidak sebanding dengan kinerja legislasi lantaran DPR baru membuat 80 RUU dari target 183.

Jajang meyakini besaran anggaran tenaga keamanan yang mencapai ratusan miliar disebabkan karena setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang tidak wajar.

Untuk tahun anggaran 2014 pengadaan tenaga kemanan Setjen DPR RI dijalankan oleh PT. Gaia Prima Proteksindo yang beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp15.824.511.529.

Proyek jasa tenaga keamanan di tahun 2015 naik hampir Rp 1 miliar, menghabiskan anggaran sebesar Rp 16.691.494.022, perusahaan yang menjalankan adalah PT Kartika Cipta Indonesia yang beralamat di 88 Office Tower A 35th Fl Kota Kasablanka Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan.

Untuk proyek tenaga kemanan di tahun 2016, anggaran yang dihabiskan naik dua kali lipat lebih menjadi Rp 33.744.106.200. Perusahaan yang menjalankan adalah PT. Romindosada Globalindo yang beralamat di Kalibata Utara 2 No.6A, Jakarta Selatan.

Anggaran untuk jasa keamanan tersebut terus mengalami kenaikan. CBA mencatat di tahun 2017, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 40.420.603.000.

Perusahaan yang menjalankan PT. Jatayu Alih daya Bagadata, yang beralamat di Jalan Kavling P&K No.228 Rt.005 Rw.002, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Selain kenaikan tidak wajar setiap tahunnya, CBA juga menemukan adanya potensi kerugian negaran sebesar Rp 5,8 miliar. Contohnya pengadaan tenaga keamanan di tahun 2017 anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 40,4 miliar terlalu besar dan boros.

"Padahal pihak Setjen DPR RI bisa saja cukup menggunakan uang negara senilai Rp 38,6 miliar," tukas Jajang.

Pihaknya lantas mendesak agar dilakukan penyelidikan atas dugaan kerugian negara. "CBA mendorong pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap proyek jasa tenaga keamanan yang dijalankan Setjen DPR RI dari tahun 2014 sampai 2017," tandasnya. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga