Bebaskan Napi Koruptor, Kejahatan Baru Oknum Pejabat Negara

Jakarta, Akuratnews.com - Wacana membebaskan narapidana (napi) koruptor dengan dalih wabah Corona (Covid-19) menjadi polemik tajam belakangan ini.

Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor dipandang sebagai sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara. Patut diselidiki, apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini.

"Selama ini bangsa kita sibuk memerangi korupsi. Bahkan KPK dibentuk dan itu pun belum bisa mengurangi angka korupsi. Para pejabat tak pernah jera melakukan korupsi. Kok tiba-tiba ada wacana hendak membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah Covid-19. Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah Corona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba, adalah kejahatan luar biasa," tegas Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Jumat (3/4).

IPW berharap, segenap bangsa Indonesia menolak wacana membebaskan koruptor dengan dalih wabah Corona ini. Namun untuk napi kelas teri masih bisa ditolerir dengan catatan, Menkumham tetap selektif dalam memberikan pembebasan napi di tengah wabah virus Corona ini.

Dipaparkan Neta, ada empat hal utama dalam proses pembebasan napi kelas teri ini. Pertama, napi yang usianya 60 tahun ke atas. Kedua, napi yang memang sudah sakit-sakitan. Ketiga, napi yang masa hukumannya di bawah setahun. Keempat, napi yang melakukan kejahatan ringan.

"Sedangkan napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali sekali dibebaskan," tegas Neta.

Jika dibebaskan, dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya pasca pembebasan dan kembali menjadi predator bagi masyarakat luas.

"Artinya, jika Menkumham tidak hati-hati dan tidak selektif dalam membebaskan para napi itu, tentu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat, terutama jajaran kepolisian akan disibukkan dalam melakukan pengamanan akibat ulah baru para napi yang dibebaskan tersebut," imbuhnya.

Setelah para napi itu dibebaskan, Menkumham harus memberikan data mereka kepada Polri. Tujuannya agar Polri bisa memantau dan melakukan deteksi dini terhadap para napi tersebut.

"Ada baiknya, jika napi kelas teri yang dibebaskan itu diwajibkan melakukan kerja sosial, misalnya membantu aparatur pemerintah di tengah maraknya wabah Corona. Membantu penyemprotan atau bersih-bersih lingkungan untuk mencegah meluasnya virus Corona.

Dengan kerja sosial ini tentunya mereka bisa beramal dan bisa dipantau aktivitasnya, baik oleh Kemenkumham maupun oleh Polri. Dengan demikian mereka pun tidak terjerumus lagi dalam komunitas kejahatan yang pernah mereka lakukan.

"Patut diingat, jangan sampai pembebasan para napi itu menimbulkan masalah baru di masyarakat dan merepotkan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan. Jika itu terjadi Menkumham harus bertanggungjawab penuh karena katagori pembebasan napi kelas teri itu hak prerogatifnya," pungkas Neta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga