Sidang Gugatan Pilpres di MK

Beda Jumlah TPS: KPU 812.708, Versi Situng 813.336, Kok Bisa?

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com  - Bambang Widjojanto alias BW mengungkap ada perbedaan mencolok jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KPU di dalam penetapannya menyatakan bahwa jumlah TPS itu pada 21 Mei 2019 sebanyak 812.708 TPS, namun hasil di situng versi 16 Juni menyatakan berbeda, jumlah TPS nya 813.336 TPS.

Alhasil dengan perbedaan ini, menurut BW KPU akan sulit menjelaskan mengenai DPT Siluman.

Saya bilang sederhana saja, bagaimana dia menjawab mengenai DPT siluman, jumlah TPS saja dia tidak mampu menjelaskan," tegas BW saat diwawancara wartawan di sela-sela skorsing Sidang gugatan Kubu 02 di Gedung mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dikutip dari detik.com, Selasa (18/6/2019).

BW menuturkan, setidaknya ada tiga alasan KPU dianggap gagal membangun narasi menjawab permohonan yang diajukan Kubu 02.

"Pihak termohon menurut kami, gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan," ujar BW.

BW menjelaskan ada tiga alasan yang membuatnya yakin KPU telah gagal. Pertama, BW mengatakan KPU menolak adanya perbaikan gugatan PHPU. Namun, sambung BW, KPU sebagian besar argumennya terkait dengan gugatan perbaikan tim hukum Prabowo.

Kegagalan kedua, menurut BW, yaitu KPU menyebut cawapres 01 Ma"ruf Amin bukan bagian dari pejabat BUMN dan hanya merujuk pada aturan BUMN saja. Padahal, kata BW, putusan MK Nomor 21/2017 itu menetapkan bahwa anak perusahaan BUMN juga bagian dari BUMN.

"Kedua, termohon juga telah melakukan kegagalan yang sangat fundamental, apa itu, cawapres 01 dikatakan bukan menjadi pejabat, dan anak cabang perusahaannya bukan BUMN hanya merujuk pada aturan BUMN saja. Padahal putusan MK No 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN no 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, UU antikorupsi, itu semuanya kalau dikecilkan, kalau disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN, bukan sekedar konsultan," katanya.

Lalu, kegagalan ketiga adalah terkait sistem perhitungan (Situng) KPU. BW mengaku heran dengan jumlah yang disebut KPU dengan hasil saat penetapan. Dia melihat ada perbedaan dari angka itu, sehingga KPU dinilai gagal.

"Ini yang paling menarik, KPU di dalam penetapannya menyatakan bahwa jumlah TPS itu pada 21 Mei 2019 sebanyak 812.708, penetapan itu supaya jelas dan tidak dibilang hoax itu no 988, berapa jumlah TPS menurut penetapan ini 812.708, saya akan kemukakan hasil di situng versi 16 Juni, jumlah TPS nya 813.336, saya bilang sederhana saja, bagaimana dia menjawab mengenai DPT siluman, jumlah TPS saja dia tidak mampu menjelaskan," tegas BW.

Karena tiga hal itu, BW menegaskan argumen yang dikemukakan KPU itu adalah sebuah kegagalan yang dapat menghancurkan KPU. Bahkan, BW pun mengatakan KPU telah di ambang kegagalan untuk meyakinkan hakim MK..

**Artikel ini telah tayang di Editornews.id, Media Jaringan Group Akuratnews.com dengan judul, "Beda Jumlah TPS: KPU 812.708 TPS, Versi Situng 813.336 TPS?"

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga