Dikritik Tak Paham Esensi Pancasila

Bela BPIP, Begini Penjelasan Kemendagri

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharudin, (foto istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Kritikan keras Imam Besar Nasional FPI, Habib Rizieq terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) direspon oleh pemerintah, BPIP dibela langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharudin, menegaskan, BPIP adalah badan yang tugasnya merumuskan arah kebijakan dari Ideologi Pancasila. Anggota BPIP diisi para negarawan dan orang-orang yang diklaim Kemendagri sebagai sosok yang tidak usah diragukan dari sisi integritas, kompetensi dan pemahaman atas nilai-nilai Pancasila.

"BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan." terang Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya Sabtu (24/8/2019) ditulis redaksi Minggu.

Menurut Bahtiar, BPIP juga melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Menurut dia, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan terus melakukan pembinaan kepada seluruh warga negara dari nilai-nilai luhur Pancasila.

"Tidak perlu lagi diperdebatkan dan mencari-cari kesalahan, jangan juga menafsirkan lain dari Ideologi Pancasila seolah-olah merasa paling benar," kata Bahriar.

Terkait kritik pedas bahwa BPIP tak paham esensi Pancasila, Bahtiar menepisnya, menurut Bahtiar, istilah Pancasila sebagai pilar bernegara dalam "Sosialiasi Empat Pilar MPR RI" merupakan cara untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Empat pilar yang dimaksud adalah empat konsensus dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI." tandas Bahtiar.

Dipaparkan, BPIP dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Dengan demikian, BPIP memiliki dasar hukum yang jelas. Semua lembaga negara baik pusat dan daerah termasuk Kementerian Dalam Negeri, perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, sampai pers diberi kesempatan dalam bersinergi dan bertukar ide untuk menggali nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahtiar menegaskan, BPIP adalah lembaga negara yang terbuka kepada publik. Jadi jika ada tuduhan yang aneh-aneh kepada lembaga BPIP, menandakan kurangnya informasi yang bersangkutan tentang lembaga BPIP.

"Sangat disayangkan mengklaim diri sebagai orang yang paling memahami Pancasila secara mutlak," tandas Bahtiar Baharudin.*

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga