BEM Nusantara Tolak Kedatangan Pimpinan Junta Militer Mynmar ke Indonesia

Undangan aksi dan pernyataan sikap BEM Nusantara

Surabaya, Akuratnews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NUSANTARA menolak Keras, kedatangan pimpinan Junta Militer Myanmar, Jendral Min Aung, ke Indonesia. Dalam Agenda KTT ASEAN 24 April 2021 di Jakarta.

Berdasarkan press rilis yang dikirim kepada akuratnews.com, pada Rabu (21/4/21). BEM Nusantara berpendapat, jika Negara membuka pintu untuk masuknya pimpinan Junta Militer, maka secara otomatis Indonesia mengakui kepemimpinan dari Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar.

"Dengan adanya kabar kedatangannya, jelas memiliki motif tertentu. Ini jelas jauh dari nilai-nilai Negara Demokrasi dan Kemanusian," ungkap Adi Maliano, kordinator Issue Internasional BEM Nusantara.

"Seharusnya konflik saat ini yang terjadi di Myanmar, dapat diselesaikan melalui pendekatan diplomasi dan secara humanis, bukan melalui agresi Militer," imbuhnya.

Sementara itu, Eko Pratama selaku kordinator Pusat BEM Nusantara menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi dan pernyataan sikap penolakan terhadap kedatangan pemimpin Junta Militer Myanmar tersebut, di tiap-tiap daerah, pada Kamis (22/4/21) esok.

"Kami meminta pemerintah Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, bersikap tegas, melarang kedatangan pemimpin Junta Militer Myanmar. Demi Menjaga Moral dan Integritas Bangsa," tegas Eko.

"Dan meminta Indonesia mendukung dikembalikannya pemerintahan sipil yang demokratis. Serta mendukung di hentikanya tindak kekerasan yang di lakukan oleh pihak Militer Myanmar kepada warga Sipil Myanmar," pungkas Eko.

Dalam press rilisnya, BEM Nusantara juga mengatakan, semenjak terjadinya kudeta pada 1 Februari 2021, negara Myanmar telah berada dalam kekacauan. Aksi demonstran yang turun ke jalan dengan jumlah gelombang massa yang masif, untuk Menuntut kembalinya Demokrasi.

Sampai saat Ini agresi militer dalam gerakan kudeta telah menewaskan Lebih Dari 720 Orang dan menahan sekitar 3.100 aktivis, jurnalis, serta pembangkang. Kudeta ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Penulis:

Baca Juga