Sengkarut Tata Kelola Garam Nasional

Benarkah Kebijakan Impor Garam Hanya Memperpanjang Kemiskinan Petani Garam?

Petani saat panen Garam. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintah kembali melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Alasan pemerintah melakukan impor garam karena kualitas garam lokal dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan garam industri dengan Nacl di atas 97 persen. Selain itu, Kebijakan pemerintah mengimpor garam, karena laut di Indonesia di klaim tidak mampu memenuhi kebutuhan garam Industri.

"Laut kita tidak mampu memenuhi kebutuhan garam industri, makanya impor tetap jalan," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, Senin (8/7/2019). Dia menyebutkan, hanya daerah tertentu saja yang berpotensi menghasilkan garam dengan NaCL di atas 97 persen.

"Jadi perlu dipahami, tidak semua daerah atau negara yang memiliki wilayah laut luas bisa menghasilkan garam industri," katanya.

Apalagi, kualitas garam yang dibutuhkan oleh industri tidak hanya terbatas pada NaCl tinggi. Demi keamanan produk pangan, industri membutuhkan batas maksimal kandungan logam berat seperti kalsium dan magnesium. Kandungan itu tidak boleh melebihi 400 ppm untuk industri aneka pangan.

Sedangkan untuk industri chlor alkali plan (soda kostik) menetapkan ambang batas maksimal 200 ppm serta kadar air yang rendah. Sementara itu garam industri farmasi yang digunakan untuk memproduksi infuse dan cairan pembersih darah harus mengandung NaCl 99,9-100 persen.

Klasifikasi Kebutuhan Garam

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan impor garam sebanyak 2,7 juta ton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. “Itu impor untuk kebutuhan garam industri, bukan untuk konsumsi,” kata Achmad seperti dikutip media nasional di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Sigit mengatakan, besaran impor telah disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga pasokan garam tidak berlebih. Ia juga menyangkal adanya stok impor yang bocor ke pasar. Jumlah impor garam tahun ini, lanjut Sigit, berdasarkan keputusan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Saat ini realisasinya baru 1,2 juta ton,” ujarnya. Kebutuhan garam industri, menurut dia, sebesar 3,7 juta ton per tahun. Yang dipenuhi dari pasokan lokal sebesar 1,12 juta ton. Impor dilakukan lantaran sejumlah industri tidak bisa menggunakan pasokan garam lokal.  Salah satunya, industri chlor alkali plant (CAP) mensyaratkan kandungan natrium klorida (NaCl) minimal 96%. Sementara, kadar NaCl garam dari petambak di bawah 94%.

Selain itu, sebagian industri makanan dan minuman, farmasi, dan pengeboran minyak tidak bisa menggunakan garam lokal. Sigit menyampaikan pihaknya telah melakukan klasifikasi kebutuhan garam industri, seperti permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Sudah dilakukan klasifikasinya,” kata dia.

Siapa yang Monitoring Impor Garam?

Sebagai informasi, harga garam petambak anjlok di beberapa daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan jatuhnya harga garam disebabkan oleh impor garam industri yang terlalu banyak.  "Impor garam terlalu banyak dan bocor," ujar Menteri Susi.

Lantas bagaimana menanggulangi persoalan ini? Siapa yang mengawasi stok garam nasional?

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Poerwadi menjelaskan, monitoring impor garam seharusnya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Tujuannya, untuk mencegah impor yang terlalu banyak dan kebocoran impor garam industri ke pasar.

"Lihat stoknya berapa. Ini kan rawan. Monitoring-nya di mana?" ujar dia. Brahmantya menjelaskan, saat rekomendasi impor masih dipegang KKP, pihaknya selalu melakukan survei di 23 kabupaten penghasil garam rakyat.

Seluruh produksi garam rakyat dicatat sehingga rekomendasi jumlah impor dapat sesuai dengan kebutuhan. Ini artinya, impor garam dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional, yaitu industri dan jumlah produksi dalam negeri.

Selain itu, KKP juga mengklasifikasi penggunaan garam untuk aneka pangan dan penggaraman. Hal ini dilakukan untuk melindungi produksi garam rakyat. Karena itu, ia berharap Kemenperin dapat melakukan hal yang serupa seperti KKP.

Rugikan Petambak dan Petani Garam

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyesalkan, rencana pemerintah yang kembali memberikan kuota impor garam. Impor garam ini tidak akan menyelesaikan masalah atas krisis garam yang berulang-ulang terjadi setiap tahun karena kebijakan impor garam adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah untuk mencapai swasemba dan kedaulatan garam nasional, terlebih dengan alasan musim hujan dan stok garam nasional.

Demikian dikatakan Misbachul Munir, Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI, melihat krisis garam dibiarkan selalu terjadi dari tahun ke tahun dan selalu menghantui petambak atau petani garam.

“Dengan ketidakhadiran dan mangkirnya negara untuk menyelesaikan permasalahan krisis garam hari ini, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang akan melonggarkan impor garam menambah buruk persoalan tata kelola garam nasional.” jelas Misbachul Munir dalam rilis yang diterima Redaksi beberapa waktu lalu.

Munir menambahkan, kebijakan pemerintah dengan membuka kuota impor garam seharusnya tidak perlu dilakukan atas empat alasan.

Pertama, kebijakan impor garam dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi secara berlebihan, yang kemudian melumpuhkan produksi garam nasional. Akibatnya petambak garam di rugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga berujung kepada alih profesi dari menjadi buruh tenaga kasar karena produksi garamnya tidak menguntungkan.

“Persoalan di hilir adalah kemampuan dan kapasitas produksi garam menurun dan kemudian dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional.” papar Munir.

Kedua, tidak hanya terjadi eksodus/alih profesi petambak garam saja, lahan-lahan produksi garam kian menyempit dikarenakan para pemilik lahan tidak memproduksi garam karena banyak petambak garam meninggalkan profesinya atas dampak dari kebijakan impor garam.

Ketiga, buruknya pengelolaan produksi PT. Garam Indonesia dalam menyerap garam rakyat. Pemerintah seharusnya dengan jelas menunjuk PT Garam Indonesia supaya hasil produksi garam di setiap daerah bisa terserap selain itu harusnya upaya lain dengan memberikan insentif kepada petambak garam.

Keempat, pemerintah harus kembali memperluas lahan produksi garam.

“Swasemba garam nasional harus menjadi prioritas utama untuk keluar dari perangkap ketergantungan impor garam. Oleh karenanya perluasan lahan produksi garam harus di lakukan, dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produksi garam nasional, termasuk lahan yang jadi incaran konflik pertambangan dan proyek reklamasi.” jelasnya.

Munir menegaskan, Kebijakan impor garam, akan memperpanjang kemiskinan yang dihadapi oleh petambak garam dan bangsa Indonesia akan kehilangan identitasnya.

“Oleh karenanya, untuk mewujudkan swasembada garam yang harus di laksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kepastian usaha pergaraman sebagai mandat UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta meminta kepada Presiden Indonesia untuk menerbikan Instruksi Presiden mengenai swasembada garam untuk memperbaiki tata kelola garam nasional.” pungkas Misbachul Munir.**

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga