Benarkah Pemerintahan Jokowi Terkuat Sejak Reformasi?

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Di parlemen, komposisi benar-benar timpang. Pada periode 2014-2019, perbandingan koalisi pemerintah dan oposisi adalah 337 kursi banding 223 kursi. Sedangkan pada periode 2019-2024, koalisi pemerintah memiliki 427 kursi, yang mana ini jauh di atas oposisi yang hanya memiliki 148 kursi. Getirnya, dengan sikap PAN yang terlihat mendukung pemerintah, 44 kursi PAN tampaknya bisa diangkat dari kelompok oposisi.

Masalahnya, ketimpangan tersebut bukan persoalan statistika semata, melainkan membuat trias politika tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dipo Alam dalam tulisannya Demokrasi Indonesia Pasca-SBY menyebutkan bahwa untuk mengontrol kekuasaan eksekutif maka parlemen telah dibekali kekuasaan yang kuat, terutama dalam proses legislasi.

Jika sebelumnya dalam UUD 1945 yang lama kekuasaan legislasi berada di tangan Presiden, maka sesudah terjadi amendemen, kekuasaan itu dipegang oleh DPR. Artinya, sesuai prinsip trias politika, dalam hal membentuk undang-undang maka kekuasaan pokok tersebut telah dialihkan dari tangan Presiden ke tangan DPR.

Nah, masalahnya adalah dengan lemahnya oposisi saat ini, pemerintah yang memiliki koalisi raksasa di DPR dapat membuat produk hukum tanpa hambatan yang berarti. Ini terlihat jelas dengan mulusnya Omnibus Law Ciptaker yang merupakan inisiasi Presiden Jokowi. Dengan kata lain, koalisi raksasa tersebut telah membuat eksekutif seolah memiliki kekuasaan legislasi.

Senada, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio juga menegaskan dengan posisi oposisi yang tidak kuat, trias politika tidak lagi bekerja dengan semestinya.

Namun menariknya, konteks tersebut ternyata dapat dimaknai secara positif. Tampaknya ini adalah jawaban dari masalah birokrasi yang diungkapkan oleh Francis Fukuyama. Lantas, masalah apakah itu?

Menjawab Fukuyama?

Fukuyama dalam tulisannya America in Decay: The Sources of Political Dysfunction menyebutkan bahwa sistem politik AS telah mengalami pembusukan atau disfungsi karena seiring waktu, sistem checks and balances-nya menjadi semakin dalam dan kaku, sehingga terjadi polarisasi politik yang begitu tajam.

Apalagi, dengan sosok Trump yang kontroversial, ini semakin memperparah penajaman dan polarisasi politik di AS. Dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama juga menegaskan bahwa Trump adalah produk sekaligus kontributor atas pembusukan demokrasi di AS.

Ini membuat tiap kelompok hanya menyuarakan kepentingannya, sehingga sulit menelurkan kebijakan secara efektif karena proses pengambilan kebijakan yang penuh dengan perdebatan politis. Tidak hanya karena polarisasi politik, disfungsi tersebut juga terjadi karena pada realitasnya, mereka yang terlibat aktif dalam pemilu (menggunakan hak suaranya) hanyalah kelompok-kelompok tertentu.

Masalah disfungsi tersebut kemudian disebut Fukuyama sebagai vetocracy atau vetokrasi. Ini adalah sistem tata kelola pemerintahan yang tidak berfungsi karena tidak ada satu entitas politik yang dapat memeroleh kekuasaan yang cukup untuk membuat keputusan dan mengambil alih tanggung jawab yang efektif.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga