Bentuk Tim, Ditjen PAS Segera Tindaklanjuti Putusan MA No 28P

AKURATNEWS - Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera membentuk tim untuk menindaklanjuti putusan MA Nomor 28 P/HUM /2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Dalam amar putusanya mengabulkan sebagian dari permohonan selengkapnya ada dalam putusan MA tersebut terkait remisi  koruptor.

Dirjen PAS, Reyhard P Silitonga seperti yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan, sikap pemerintah menghormati putusan dimaksud, dan akan menindak lanjutinya.

'Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjenpas sudah membentuk tim dan sedang mempelajari amar putusan dimaksud dan selanjutnya akan menyusun Perubahan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan pemenuhan Hak Remisi, asimilasi maupun integrasi," ujar Rika Aprianti melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/11/2021).

Lebih lanjut Rika menambahkan, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 8 ayat 2, mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi, pemerintah masih memiliki waktu  90 hari terhitung sejak 28 Oktober 2021 sd 28 Januari 2022 untuk menyusun kembali perubahan Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat " ucapnya.

Sementara itu, Ketua  LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim menyoroti Judicial Review MARI No 28P yang membatalkan beberapa pasal diantaranya pemberian remisi tanpa harus ada JC kepada WBP Tipikor.

"Sebelumnya remisi hanya dapat diberikan kepada Justice Collaboator PP No 99 2012 tentang perubahan atas PP No 32 tahun 1999 ini dibuat secara sembrono dan bertentangan dengan undang -undang yang lebih tinggi yaitu UU No. 12 tentang Permasyarakatan," ujar Alvin.

Dikatakannya, UU hanya dapat dibuat Badan Legislatif yaitu DPR bukan oleh badan eksekutif, sehingga kekeliruan ini yang dikoreksi dan diluruskan oleh MA.

"Saya bukannya membenarkan perbuatan para koruptor, namun sejatinya ketika di vonis di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan vonis yang menurut majelis hakim putusan yang tepat, sehingga dengan dihilangkan haknya untuk mendapatkan remisi dengan diwajibkan menjadi JC atas izin penuntut umum oleh peraturan pemerintah  no 99/2012, justru merupakan hal yang keliru dan melawan hukum. Jika dipandang hukumannya terlalu ringan, maka tugas hakimlah (badan yudikatif) yang memperberat vonis penjara bukan hak badan eksekutif melalui payung hukum PP No 99/2012 memberikan hukuman tambahan dengan mencabut remisi dan tidak memberikan asimilasi maupun pembebasan bersyarat," ucapnya.

Ditegaskannya, apabila sudah ada putusan Judicial Review dari MARI selaku pengadilan tertinggi maka semua pihak wajib tunduk mentaati dan menghormati serta melaksanakan putusan tersebut seketika setalah dibacakan dan berlaku saat itu.

"Jangan sampai para pejabat negara dalam hal ini Ditjen PAS, justru malah melakukan perbuatan melawan hukum. Apa pun isi putusan Pengadilan, apalagi MA yang sudah incracth, jika kita langgar dan abaikan, apa bedanya Dirjen pas dengan Para pelaku kejahatan jika seperti itu," tegas Alvin.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga