Berada di Ujung Kesulitan Ekonomi, Memaksa Jutaan Orang Berebut Kartu Prakerja

Kartu Prakerja
Kartu Prakerja

Jakarta, Akuratnews.com - Berada di ujung ngarai kesulitan ekonomi yang dalam akibat Covid-19, memaksa jutaan orang untuk berebut menjadi penerima bantuan dana di depan mata berupa Kartu Prakerja. Tentunya upaya apapun akan dilakukan oleh mereka yang telah dan menjadi kelompok ekonomi rentan, setidaknya demi bertahan nafas lebih panjang di tengah kesulitan ini.

Situs pendaftaran secara daring Kartu Prakerja ramai diserbu para kandidat penerima program bantuan sosial pemerintah tersebut. Menjadi bagian dari janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2019, awalnya program ini direncanakan untuk dilaksanakan paling lambat pada Februari 2020. Namun, hantaman Covid-19 di Indonesia akhirnya membuat realisasi program mundur ke minggu kedua April 2020.

Selain pengunduran waktu, terdapat beberapa penyesuaian lain yang berubah dari rencana awal Kartu Prakerja. Dampak ekonomi yang bermuara pada PHK massal akibat Covid-19, membuat program ini terkesan “diselipkan” sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintahan Jokowi.

Selain itu, nominal anggaran dan jumlah penerima manfaat naik dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun untuk sekitar 5 juta peserta. Sementara target penerima saat ini masih sama, yaitu bagi para pencari kerja serta korban PHK. Nantinya, menurut pemerintah, mereka diproyeksikan untuk mendapatkan dana untuk pelatihan keterampilan serta sejumlah insentif selama empat bulan program ini berlangsung.

Namun demikian, jika kita sedikit menengok ke belakang, program Kartu Prakerja ini mendapatkan berbagai respon kurang positif dari berbagai pihak. Bahkan proyek kampanye andalan Jokowi ini juga dipertanyakan oleh orang dekatnya sendiri yang duduk di pos menteri.

Ekonom Center of Reform in Economics (CORE), Akhmad Akbar Susamto misalnya, menilai sejak awal program Kartu Prakerja tidak akan mengatasi masalah pengangguran dan justru akan memberi permasalahan baru pada sisi anggaran. Bahkan, hal senada sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Januari lalu.

Dalam sebuah kesempatan, Menkeu bercerita bahwa ia sempat kebingunan dan mempertanyakan bagaimana merealisasikan kampanye Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun ketika itu. Namun menurut Menkeu, Jokowi mengatakan “pokoknya kampanye dulu”.

Seiring waktu setelah berhasil mempertahankan tampu kekuasaan, Jokowi tetap bergeming terkait saran dan kritik berbagai pihak terkait Kartu Prakerja. Kemudian di luar dugaan, organisme mikroskopik bernama Covid-19 yang mewabah turut membombardir sektor perekonomian Indonesia pada Maret 2020 dan turut berdampak pada berbagai rencana kebijakan Jokowi, termasuk program Kartu Prakerja.

Lantas, apakah pandemi Covid-19 saat ini merupakan waktu yang tepat untuk tetap mengeksekusi program kartu “sakti” Jokowi edisi Prakerja ini?

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga