Berhasilkah Jokowi Tiru Strategi Jepang?

Singkat kata, begitu sulit untuk menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia harus meniru budaya Jepang agar kebijakan new normal atau kebijakan non–lockdown dapat berhasil dalam menekan penularan Covid-19. Pada dasarnya, setiap komunitas masyarakat memiliki kekhasan ataupun kebanggaan tersendiri terhadap budayanya, sehingga sulit membuatnya untuk mengubah budaya secara cepat ataupun menyeluruh.

Seperti dalam penjelasan Rorty, budaya yang berakar dari konsensus bahasa pada dasarnya “bebas nilai”, yang berarti budaya tersebut tidak memiliki nilai inheren yang membuatnya lebih superior atau inferior dari budaya lainnya. Rorty hendak menyebutkan, secara metodis, budaya harus dipahami secara netral.

Tindakan Koersif Jadi Solusi?

Menariknya, Presiden Jokowi sepertinya sadar bahwa perbedaan budaya tersebut merupakan faktor kunci yang dapat membuat Indonesia gagal dalam menekan penularan Covid-19. Pasalnya, mantan Wali Kota Solo tersebut pernah menekankan bahwa setiap negara memang memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan kata lain, hendak dikatakan bahwa keberhasilan kebijakan negara lain belum tentu akan berhasil apabila diterapkan di Indonesia.

Untuk menjawab persoalan budaya yang berbeda tersebut, sepertinya Presiden Jokowi memilih untuk menerapkan kebijkaan koersif. Pasalnya, 340 ribu personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di 1.800 titik obyek keramaian. Sedikit berspekulasi, pengerahan ratusan ribu personel tersebut tampaknya ditujukan untuk mendisiplinkan masyarakat agar protokol social distancing tidak dilanggar selama new normal.

Kebijakan koersif tersebut tampaknya merupakan putusan yang rasional jika menimbang pada pemerintah Indonesia yang tidak mampu memberikan bantuan sosial langsung (BLT) sebagai kompensasi agar masyarakat mematuhi PSSB. Di Jepang sendiri, BLT sebesar 100 ribu yen atau sekitar Rp 14,3 juta per warga diberikan sebagai insentif atau kompensasi agar masyarakat mematuhi arahan untuk melakukan karantina mandiri atau berdiam diri di rumah.

Singkat kata, karena pemberian insentif atau kompensasi tidak dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia, kebijakan koersif seperti pengerahan personel TNI-Polri tentunya menjadi opsi yang mau tidak mau harus diambil.

Bagaimanapun juga, tentu kita berharap bahwa pemerintah akan berhasil menekan tingkat penularan agar pandemi Covid-19 cepat berlalu. Kita tunggu saja, apakah kebijakan non-lockdown, ataupun pelibatan TNI-Polri dapat berbuah kesuksesan seperti yang baru diraih oleh Jepang atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga