Berhentikan Dirut Dan Wadirut Pertamina, Keputusan Rini Soemarno Dipertanyakan

Yusri Usman

Jakarta, Akuratnews.com - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia (CERI) Yusri Usman, menyesalkan keputusan Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno,
yang telah menghentikan langkah karir Direktur Utama PT Pertamina Dwi Sucipto sekaligus dengan Wakil Dirut Ahmad Bambang melalui mekanisme RUPSLB tanggal 3 Februari 2017 lalu. Pasalnya telah mengejutkan  publik dan  khususnya  disektor migas ditanah air dan luar negeri.

Yusri mengaku, dalam dua tahun terakhir disaat harga migas jatuh, akan tetapi kedua pucuk pimpinan tertinggi Pertamina  ini  mampu dan berhasil melakukan transformasi bisnis di Pertamina dengan " best practise" dan menjunjung tinggi prinsip GCG serta  hasilnya bisa memberikan kontribusi laba yg tinggi mencapai Rp 40 triliun dan banyak melakukan efisiensi.

"Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja trrhadap karyawannya  dan suatu prestasi yang belum pernah bisa dicapai oleh  direksi sebelummnya," kata Yusri kepada Akuratnews.com, Jumat (10/2/2017).

Anggota Koalisi Masyarakat ini mengungkapkan ,tanda tanda akan  tamatnya karir kedua putra terbaik bangsa disektor BUMN migas saat ini diawali beredarnya kabar tanggal 2 Februari 2017 sekitar Pukul 23.00 WIB , karena awalnya  beredar kabar hanya Dwi Sucipto saja yang akan diusulkan untuk dicopot dari jabatannya setelah pertemuan dewan komisaris tanggal 24 Januari 2017 dengan seluruh direksi .Bahkan semuanya akibat terbelah kubu di internal Pertamina semakin memanas dan mencuat diruang publik setelah heboh terhentinya beroperasi kilang balikpapan pada tanggal 11 Januari 2017 selama 10 hari .

Namun, anehnya Direktur Pengolahan Toharso tidak langsung meninjau kilang tersebut untuk mengetahui langsung penyebabnya dan memberi dukungan moril dan arahan penangguilangannya kepada karyawan di kilang.

"Malah memilih pergi jalan ke Bangka Belitung dan terus dilanjutkan ke Papua sampai dengan Raja Empat," jelasnya.

Menurutnya, adapun penjelasan Menteri BUMN dan  Komisaris Utama  diruang publik bahwa keputusan pencopotan ini terpaksa dilakukan untuk menghindari potensi merusak proses bisnis di Pertamina , disebabkan keduanya tidak bisa  akur alias tidak harmonis  dan ada masalah dengan " leadership dan personality " mereka , bukan karena perubahan struktur organisasi yang melahirkan jabatan Wakil Direktur dengan perluasan kewenangan dalam anggaran dasar perseroan yang dikenal " matahari kembar.

" Tentu kebijakan Presiden untuk pencopotan terhadap keduanya terkesan adil dimata publik dan tentu atas dasar laporan menterinya," tegasnya.

Dia menilai, meskipun faktanya hasil RUPSLB tersebut juga memutuskan menghilangkan jabatan Wakil Direktur Utama dalam nomenklaturnya .

"Artinya secara sah dan meyakinkan resuktur organisasi ini yang awalnya kami protes akan berakibat buruk bagi Pertamina akhirnya menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan," ujarnya.

Sejujurnya Tim Eksplorasi sejak awal sudah memiliki informasi dan menulisnya sebagai peringatan kepada Pemerintah pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan judul "Rencana Perubahan Struktur di Pertamina Adalah Kudeta Merangkak Menyingkirkan Dwi Sucipto " ketika beredar  dokumen rencana perubahan struktur organisasi Pertamina yang tidak lazim alias bukan atas kajian tehnis, tetapi katanya hanya diusulkan sepihak oleh Dewan Komisaris saja tanpa pembahasan  melibatkan semua direksi  pada tanggal 8 Agustus 2016, ketika saat itu Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan Syamsu Alam dengan seorang Komisaris Widyawan Prawira lagi berada di Iran untuk melaksanakan tugas perusahaan.

Padahal saat itu publik sudah mencium aroma tak sedap dibalik rencana perubahan struktur organisasi lebih terkesan tujuan akhirnya adalah semata mata untuk mendepak Dwi Sucipto dari singgasananya daripada tujuan strategis perusahaan kedepan dalam menpersiapkan rencana pembentukan holding migas , sesungguhnya yang terbaca adalah  Rini sudah tidak merasa nyaman dengan langkah Dwi Sucipto yang dianggapnya telah menikamnya dari belakang disaat resuffle kabinet tanggal 27 Juli 2016 , ketika saat itu beredar kabar kuat  Rini Soemarno termasuk salah satu yang akan terdepak dari kabinet kerja Jokowi.

Tetapi ,ketika Meneg BUMN Rini Soemarno pada tanggal 20 Oktober 2016 menyetujui usulan perubahan struktur dengan tambahan jabatan Wakil Direktur Utama , itulah titik awal terjadinya perpecahan di internal Pertamina semakin memicu terpolarisasi menjadi dua kubu dan mulai berimplikasi terhadap semua proses bisnis " best practice " , yaitu terkendalanya penunjukan definitif  sekitar 34 jabatan strategis di beberapa direktorat , terjadi rusaknya  kilang selama 5 kali dlm periode 45 hari sejak tanggal 2 Desember 2016 , ketika pelantikan Direktur Pemasaran dan Niaga oleh Iskandar dan Direktur Pengolahan Toharso tanpa melalui proses yang normal alias tanpa pembahasan dan persetujuan Direktur Utama , konon kabarnya dilakukan oleh Ahmad Bambang langsung ke Menteri BUMN dan disetujui.

"Karena kalau stigma buruk  tersebut tidak direhabilitasi oleh Menteri BUMN terhadap DS dan AB , maka tamatlah kesempatan mereka untuk bisa mengabdi kembali bagi bangsa dan negara di BUMN disaat umur menjelang pensiunnya, tragis memang," paparnya. (Agus)

Penulis:

Baca Juga