Berikut Perjalanan Kasus Mardani Maming Hingga Jadi Tahanan KPK

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming (rompi orange) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 28 Juli 2022.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming (rompi orange) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 28 Juli 2022.

AKURATNEWS - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 28 Juli 2022.

Penahanan dilakukan setelah Mardani menyerahkan diri ke KPK pada siang harinya.

"Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konpres di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis, 28 Juli 2022.

Sebelumnya KPK menetapkan eks Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019–2022 itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Penetapan tersangka terhadap Mardani terungkap saat KPK meminta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM mencegah Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2022–2027 itu ke luar negeri pada 16 Juni 2022. Mardani dicegah bersama seseorang bernama Rois.

Dalam surat permintaan pencegahan itu, KPK menjelaskan bahwa Maming ditetapkan sebagai tersangka korupsi ihwal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu.

Sesuai surat tersebut terungkap KPK memulai penyelidikan kasus itu pada 9 Juni 2022. Sepekan kemudian KPK menyidiknya sekaligus menetapkan Mardani sebagai tersangka.

Mardani Maming Sudah Terima Surat Penetapan Tersangka

Kuasa hukum Mardani H Maming, Ahmad Irawan, mengatakan kliennya telah menerima surat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sudah terima hari Rabu, 22 Juni kemarin," kata Irawan dalam keterangannya, Jumat, 24 Juni 2024.

Irawan akan mempelajari terlebih dahulu surat penetapan tersangka itu. Ia mempertimbangkan memanfaatkan hak hukum mendapatkan keadilan, salah satunya dengan mengajukan praperadilan.

"Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia akan kami manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," kata Irawan.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Azril Ramadhansyah
Editor: Ahyar

Baca Juga