Berkas Perkara Korupsi Mantan Walikota Depok Dikabarkan Akan Diambil Alih KPK

Depok, Akuratnews.com - Berkas Perkara korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka, Sukamaju Baru, Depok dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok pada tim penyidik tipikor Polresta Depok untuk ke dua kalinya.

Berkas perkara korupsi yang melibatkan mantan Walikota Depok 2006 - 2011 dan 2011 - 2016, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekdakot Depok, Harry Prihanto kembali dinilai masih kurang lengkap oleh pihak Kejari.

Terkait itu, perkara kasus korupsi Jalan Nangka menggunakan anggaran APBD Perubahan Kota Depok ini juga dikabarkan akan diambil alih pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.

"KPK akan turun ke Depok untuk ambil alih berkas perkara korupsi Nur Mahmudi jika berkas perkaranya masih mondar - mandir P 18 dari jaksa," demikian informasi yang diterima akuratnews dari Calon Legislatif DPR RI daerah pemilihan Kota Depok - Bekasi, HM Rudi Samin, Minggu,(11/11/2018).

Pernyatan Caleg DPR RI dari partai Hanura ini di dasari adanya ungkapan langsung yang disampaikan pihak penyidik KPK pada dirinya saat di gelar acara pembekalan Caleg DPR RI partai Hanura pada Sabtu,(10/11/2018) di Jakarta.

Dikatakan Rudi, saat moment acara pembekalan Caleg DPR RI berlangsung pada Saptu,(10/11/2018) di Jakarta dengan narasumber direktur penyidik KPK, dirinya sempat mengemukaan pertanyaan tentang kasus perkara korupsi Jalan Nangka.

"Saat itu saya sampaikan di muka umum dan KPK menjawabnya secara pribadi. Saya di panggil di tempat tersendiri. Saat itu dia (narasumber acara) bilang jika jaksa masih mondar-mandir P 18, maka KPK akan turun ke Depok untuk ambil alih kasus perkara korupsi itu," kata Rudi yang juga dikenal sebagai Ketua organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok.

Saat menjawab persoalan yang sama, lanjut Rudi, penyidik KPK mengatakan, apa lagi Nur Mahmudi mantan pejabat Walikota, dan seharusnya yang menangani minimal Polda bukan di Polres.

Pada kasus perkara korupsi jalan Nangka yang ditaksir merugikan negara senilai Rp.10,7 miliar ini, Caleg DPR RI dari partai Hanura ini menilai adanya indikasi permainan mafia hukum di Kejaksaan.

"Ada permainan mafia hukum di Kejaksaan dan saya sudah sangat faham kinerja Jaksa di Kota Depok," jelas Rudi Samin.

Terkait berkas korupsi Jalan Nangka yang dikembalikan pada unit tipikor Satreskrim Polresta Depok untuk ke dua kalinya, kepada wartawan, Kepala Kejari Depok, Sufari mengatakan lantaran ada petunjuk yang sebelumnya diberikan Jaksa peneliti namun masih belum terpenuhi.

"Berkasnya sudah dikembalikan lagi. Jadi belum terpenuhi, petunjuk belum terpenuhi," kata Sufari, di TMP Kalimulya, Cilodong, Depok,Saptu,(10/11/2018).

Dikatakan Sufari, berkas yang sudah dikembalikan sejak satu pekan lalu itu meminta penyidik tipikor Polresta Depok untuk memenuhi petunjuk yang diberikan.

Terkait adanya kabar akan diambil alihnya berkas perkara korupsi Jalan Nangka oleh pihak KPK, serta adanya kabar telah terjadinya indikasi 'permainan' mafia hukum di Lembaga Kejaksaan yang di pimpinya dalam menangani perkara korupsi Jalan Nangka, Kajari Depok, Sufari, masih belum berikan komentar hingga berita ini diturunkan.

Seperti diketahui, pada Jumat,(21/9/2018) lalu, Polresta Depok melimpahkan berkas perkara korupsi Jalan Nangka pada Kejari Depok. Dan pada Kamis,(4/10/2018) lalu, Jaksa Peneliti yang diketuai Kasi Pidsus Kejari Depok, Daniel De Rozari mengembalikan berkas perkaranya lantaran masih ada yang harus dipenuhi pihak penyidik. (Eko)

Penulis:

Baca Juga