Berstatus Terdakwa, Aktivis Lintas Generasi Desak Jokowi Berhentikan Ahok

Jakarta, Akuratnews.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam lintas generasi pro demokrasi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sementara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena Ahok saat ini telah menyandang terdakwa kasus penistaan agama.

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang ( UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , seorang kepala daerah yang menyandang status terdakwa harus diberhentikan sementara.

Juru bicara aktivis lintas generasi pro demokrasi, Jansen Sitindaon mengatakan, pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI adalah  jalan untuk menuju kecurangan yang massif.

“Pemilukada sebagai proses demokrasi adalah jalan untuk melahirkan pemerintah daerah yang jujur, bersih dan terpercaya," kata Jansen dikawasan Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said , Jakarta, Minggu (12/2/2017).

Dia menyebutkan, tahapan Pilkada DKI Jakarta belum selesai. Dan Standar etik pengelolaan negara, tidak etis seorang terdakwa diangkat kembali menjadi Gubernur.

Selain itu, Aktivis lintas genarasi pro demokrasi menyayangkan minimnya pemahaman Mendagri dan Presiden terkait UU Pemerintahan Daerah.

"Kita meminta kepada Presiden untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI sebagaimana ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Kami juga mengancam akan turun ke jalan jika diabaikan oleh Jokowi," tegasnya.

Bahkan, tidak diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur adalah murni kesalahan dari Presiden Jokowi. Karena berdasarkan Pasal 83 ayat (3), imperatif dikatakan, pemberhentian sementara Gubernur dilakukan oleh Presiden. Jadi bukan kewenangan Mendagri sebagaimana muncul dalam pemberitan akhir-akhir ini.

"Kami menduga Presiden Jokowi telah melakukan tindakan diskriminatif dan pelanggaran undang-undang, dengan tidak memberlakukan kebijakan yang sama dalam kasus sejenis. Pada kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, pasca keluarnya Surat Register Perkara yang menyatakan kedua Gubernur tersebut sebagai Terdakwa, Presiden Jokowi langsung mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara.

Untuk diketahui, Nomor Register Perkara 1537/PidB/2016/PNJakut atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Ahok sebagai terdakwa, seharusnya sudah cukup menjadi dasar dan bukti bagi Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara AHOK dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, pihak aktivis lintas generasi pro demokrasi, meminta kepada DPR RI untuk segera menggunakan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan terhadap Presiden yang telah secara terang-terangan tidak melaksanakan perintah UU.

"Karena dengan tidak memberhentikan sementara Ahok, Presiden Jokowi telah nyata melakukan tindakan yang melanggar hukum dan undang-undang," ungkapnya.

Puluhan aktivis lintas generasi pro demokrasi diantaranya,
Sangap Surbakti, Jemmy Setiawan, Jansen Sitindaon, Setya Dharma Andrianto, Eki Girsang, Jan Prince Permata, Santoso, Imelda Pandiangan
Mehbob, Hilman Firmansyah, A. Hakim, Japrak Haes, Standartkian Latief.

(Agus)

Penulis:

Baca Juga