BKD Sidoarjo Gelar Sosialisasi Implementasi UU Nomor 5/2014

Bupati Saiful Ilah saat memberikan sambutan kegiatan "Sosialisasi Implementasi UU Nomor 5/2014" kepada ratusan ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Sidoarjo, Akuratnews.com - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat permasalahan hukum belakangan ini meningkat.

Nah, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menjalankan tugas dan fungsinya, serta pemahaman ASN sebagai warga negara yang memiliki hak perlindungan hukum.

Berkaitan hal itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menggelar "Sosialisasi Implementasi UU Nomor 5/2014 (Pasal 92: Pemerintah Wajib Memberikan Perlindungan berupa Perlindungan Hukum)", diikuti ratusan ASN dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo, bertempat di Aula Kantor BKD Sidoarjo pada Kamis (20/9/2019).

Dalam kesempatan ini, Kepala BKD Sidoarjo, Ridho Prasetyo mengatakan, tujuan kegiatan siaialisasi tersebut untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik berkaitan pelayanan maupun kegiatan pembangunan.

"Dalam bekerja atau menjalankan tugas dan fungsinya, ASN rentan dengan jeratan masalah hukum. Meski begitu, mereka sebagai bagian warga negara berhak memperoleh keadilan lewat lembaga peradilan untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum, baik di luar maupun dalam proses pengadilan," ujarnya.

Maka itu, sambung Ridho, pihaknya menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan ASN, agar mengetahui tujuan utama UU Nomor 5/2014.

“Saat ini, BKD Sidoarjo sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi ASN sebagai tindak lanjut UU Nomor 5/2014," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah saat membuka sosialisasi tersebut, menuturkan, semakin dinamisnya tugas dan fungsi ASN, semakin besar pula kemungkinan ASN menghadapi permasalahan hukum.

"Tidak sedikit ASN yang tersangkut kasus hukum. Karena itu, perlu adanya peraturan mengenai bantuan hukum bagi ASN. Pentingnya bantuan hukum ini, bukan berarti mendapat bantuan dan bebas dari hukuman, tetapi untuk memastikan hak-hak ASN yang terlibat masalah itu terpenuhi dan mekanisme hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Saiful Ilah menambahkan, seringkali permasalahan yang dihadapi ASN, disebabkan soal administrasi, kemudian menimbulkan dugaan perbuatan tindak pidana pemalsuan, korupsi, gratifikasi dan sebagainya.

"Karenanya, saya ingatkan dan tekankan lagi kepada semua Kepala OPD yang belum melakukan penanganan ASN terlibat masalah hukum, serta penegakan kode etik PNS, untuk segera membentuk Komite Kode Etik berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 69/2017 tentang Kode Etik ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo," tandasnya.

Penulis: Wachid Yulianto
Editor: Redaksi

Baca Juga