Opini

Blokir Film Khilafah, Bentuk Kekalahan Intelektual

Akuratnews.com - Film jejak Khilafah di Nusantara masih menjadi topik perbincangan yang asik di Negeri ini. Isunya digoreng sedemikian rupa, namun sayang, pihak yang kontra lebih ditonjolkan oleh media. Seperti beberapa pertanyaan benarkah ada Khilafah di Nusantara? Apa itu Khilafah dan hubungannya dengan Nusantara?

Sebelumnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menanti film ini, mulai dari susah masuk karena banyak yang login, pembuatan link youtube palsu sampai terdapat beberapa kali pemblokiran dengan menyebut “konten ini tidak tersedia di domain Negara karena ada keluhan hukum dari pemerintah.”

Langkah pemblokiran ini sangat disayangkan, sebab apa yang ada dalam film ini merupakan sebuah pengakuan tentang jejak Kekhilafahan Islam di Nusantara, yang selama ini telah mengalami penguburan sejarah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa penyebaran Islam di Negeri ini tidak lepas dari pengaruh kuat Kekhilafahan Islam, mulai dari Khilafah Abbasiyah sampai Utsmaniyah.

Jika umat Islam mau mencermati dan menelusuri sejarah Islam di Indonesia, maka sesungguhnya beberapa wilayah Indonesia pernah menjadi bagian dari Khilafah. Para ahli sejarah mengakui, Kekhilafahan Islam itu memang ada dan menjadi kekuatan politik riil umat Islam.

Setelah masa Khulafaur Rasyidin, di belahan Barat Asia muncul kekuatan politik yang mempersatukan umat Islam dari Spanyol sampai Sind di bawah Kekhilafahan Bani Umayah (660-749 M), dilanjutkan Kekhilafahan Abbasiyah, kurang lebih satu abad (750-870 M), serta Kekhilafahan Utsmaniyah sampai 1924 M.

Adanya kekuatan politik di Asia Barat yang berhadapan dengan Cina, telah mendorong tumbuh dan berkembangnya perdagangan di Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia. (Uka Tjandrasasmita, “Hubungan Perdagangan Indonesia-Persia (Iran) Pada Masa Lampau (Abad VII-XVII M) dan Dampaknya terhadap Beberapa Unsur Kebudayaan” Jauhar Vol. 1, No. 1). Hal ini dengan sendirinya berdampak bagi penyebaran Islam dan tumbuhnya kekuatan ekonomi, karena banyaknya pendakwah Islam yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang.

Jika kita bisa menelusuri lebih dalam literatur klasik dari sumber-sumber Islam, maka janganlah kaget bila menemukan banyak sekali kesultanan Islam di Nusantara sesungguhnya merupakan bagian Kekhalifahan Islam di bawah Turki Utsmaniyah. Pengaruh keberadaan Khilafah Islam terhadap kehidupan politik Nusantara sudah terasa sejak masa-masa awal berdirinya Daulah Islam.

Keberhasilan umat Islam melakukan penaklukan (futuhat) terhadap Kerajaan Persia serta menduduki sebagian besar wilayah Romawi Timur, seperti Mesir, Syria, dan Palestina di bawah kepemimpinan Umar bin al-Khaththab, telah menempatkan Khilafah Islam sebagai superpower dunia sejak abad ke-7 M.

Bukti-bukti lainnya yang menyebutkan adanya hubungan Khilafah dan Nusantara, Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, cetakan keenam, LP3ES, 1991, halaman 34 dalam catatan kakinya menyatakan, dalam perang dunia I, Khalifah di Turki menyatakan jihad kepada musuh-musuhnya dan berseru kepada semua orang Islam, termasuk orang Islam di Nusantara untuk memerangi musuh-musuhnya itu.

Selain Aceh, sejumlah kesultanan di Nusantara juga telah bersekutu dengan Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, seperti Kesultanan Buton, Sulawesi Selatan. Salah satu Sultan Buton, Lakilaponto, dilantik menjadi “Sultan” dengan gelar Qaim ad-Din yang memiliki arti “penegak agama”, yang dilantik langsung oleh Syekh Abdul Wahid dari Makkah.

Sejak itu, Sultan Lakiponto dikenal sebagai Sultan Marhum. Penggunaan gelar “Sultan” ini terjadi setelah diperoleh persetujuan dari Sultan selain di Buton, di barat pulau Jawa yaitu Banten yang sejak awal memang menganggap dirinya sebagai kerajaan Islam, dan tentunya termasuk Dar al-Islam yang ada di bawah kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani di Istanbul.

Sultan Ageng Tirtayasa mendapat gelar sultan dari syarif Makkah. Pada akhir abad ke-20, Konsul Turki di Batavia membagi-bagikan Alquran atas nama Sultan Turki. Di Istanbul, dicetak tafsir Alquran berbahasa Melayu karangan Abdur Rauf Sinkili dengan tertera: “Dicetak oleh Sultan Turki, Raja seluruh orang Islam.”

Sultan Turki juga memberikan beasiswa kepada empat orang anak keturunan Arab di Batavia untuk bersekolah di Turki. Turki Utsmani juga mengamankan rute haji dari wilayah sebelah barat Sumatra dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudra Hindia.

Kehadiran angkatan laut Utsmani di Lautan Hindia setelah 904/1498 tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara, tetapi juga mengakibatkan semakin besarnya saham Turki dalam perdagangan di kawasan ini. Pada gilirannya, hal ini memberikan konstribusi penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai dampak sampingan perjalanan ibadah haji.

Pada saat yang sama, Portugis juga meningkatkan kehadiran armadanya di Lautan India, tetapi angkatan laut Utsmani mampu menegakkan supremasinya di kawasan Teluk Persia, Laut Merah, dan Lautan India sepanjang abad ke-16. Demikianlah beberapa bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara beberapa kesultanan di Nusantara dengan negara Khilafah.

Salah satunya adalah Aceh, tampak dianggap sebagai bagian dari wilayah Turki Utsmani. Persoalan yang menimpa umat Islam di Aceh dianggap sebagai persoalan umat Islam secara keseluruhan. Khilafah Utsmani melindungi wilayah Aceh serta membantu Aceh melakukan futuhat dan dakwah.

Secara Akademis, film jejak Khilafah bisa dipertanggung jawabkan seperti yang dikatakan oleh sutradara film, Nicko Pandawa bahwa “Film ini sudah melalui tahapan riset verifikasi yang akademis yang Insya Allah sudah kita pertanggung jawabkan” katanya pada saat premier film jejak Khilafah di Nusantara.

Jadi langkah pemblokiran ini bisa dikatakan sebagai kekalahan intelektual, sebab jika memang dianggap film ini merupakan propaganda atau bertentangan dan lainnya, kenapa tidak diajak diskusi saja dengan para pembuat film tersebut biar dapat titik terang sekaligus mencerahkan, tidak perlu dengan tindakan represif.

Peristiwa pemblokiran ini sekaligus menunjukan kepada publik bahwa demokrasi yang selama ini diagung-agungkan sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan kebebebasan berpendapat hanyalah mitos belaka, setiap orang yang ingin mengemukakan pendapat yang bersebrangan dengan mereka pasti akan disyahidkan.

Kata "Khilafah" memang masih saja dinilai negatif di negeri ini. Bahkan ada pihak tertentu yang berupaya keras menghilangkan kata tersebut dari benak kaum Muslimin, dengan mengatakan Khilafah sesat atau radikal. Padahal Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW.

Kewajiban Khilafah pun sudah sangat jelas, hanya dengan Khilafah sajalah seluruh hukum-hukum Islam akan bisa ditegakkan di muka bumi ini. Dalil Al-quran antara lain adalah ayat-ayat yang mewajibkan penguasa untuk berhukum dengan apa saja yang telah Allah turunkan (QS al-Maidah [5]: 48, 49); juga ayat-ayat hukum yang pelaksanaannya dibebankan kepada Khalifah sebagai kepala negara Khilafah, seperti qishash bagi pembunuh (QS al-Baqarah [2]: 178), hukum potong tangan bagi pencuri (QS al-Maidah [5]: 38), hukum cambuk bagi pezina bukan muhshan (QS an-Nur [24]: 2), dan sebagainya.

Seluruh ayat yang mewajibkan penguasa berhukum dengan hukum Islam, juga seluruh ayat yang pelaksanaannya dibebankan kepada Khalifah, adalah dalil atas kewajiban Khilafah. Sebab, tak mungkin ayat-ayat itu terlaksana secara sempurna, kecuali dengan adanya Negara Khilafah. Wallahu a'lam bishshawab.

Baca Juga